DEMOCRAZY.ID - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo sepakat dengan rencana hak angket yang diinisiasi PDIP dan didukung PKB, PKS, dan NasDem di DPR. Ia menilai hal itu lebih baik daripada dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau Bawaslu. "Ya sekarang kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu saja," kata Gatot kepada wartawan usai gelar diskusi publik tema Rakyat Indonesia Menggugat di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). Menurutnya, hak angket juga lebih baik daripada dibawa lewat parlemen jalanan. Sebab, berpotensi menimbulkan kekacauan politik. "Kalau itu (hak angket) gak bisa, ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja," ujar Gatot. "Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kekacauan dan lain sebagainya," lanjutnya. Gatot optimis hak angket bisa menunjukkan kebenaran dari p
DEMOCRAZY.ID - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo sepakat dengan rencana hak angket yang diinisiasi PDIP dan didukung PKB, PKS, dan NasDem di DPR. Ia menilai hal itu lebih baik daripada dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau Bawaslu. "Ya sekarang kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu saja," kata Gatot kepada wartawan usai gelar diskusi publik tema Rakyat Indonesia Menggugat di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2). Menurutnya, hak angket juga lebih baik daripada dibawa lewat parlemen jalanan. Sebab, berpotensi menimbulkan kekacauan politik. "Kalau itu (hak angket) gak bisa, ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja," ujar Gatot. "Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kekacauan dan lain sebagainya," lanjutnya. Gatot optimis hak angket bisa menunjukkan kebenaran dari p