DEMOCRAZY.ID - Forum Rektor Universitas Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) mengeluarkan pernyataan mengenai situasi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Sebelumnya ada dua kampus di Jogja yakni Universitas Gadja Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyampaikan pernyataan serupa.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum PTMA yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Gunawan Budiyanto, pada Jumat (2/2) tersebut, Forum Rektor PTMA menyampaikan jika dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur.
“Dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur,” kata Gunawan Budiyanto, mewakili Forum Rektor PTMA, Jumat (2/2).
Proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, menurutnya kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia.
“Penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” lanjutnya.
Hal itu menurutnya ditandai dengan kelompok kritis dan oposisi yang turut disingkirkan satu per satu menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP.
Praktik kebebasan sipil juga dikebiri atas dalih stabilitas, serta KPK diperlemah melalui revisi UU KPK.
Selain itu, proses pembuatan sejumlah kebijakan juga dinilai dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas, seperti yang terjadi pada UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Kesehatan, dan UU Ibu Kota Negara (IKN).
“Karena itu, momentum 14 Februari 2024 harus menjadi momentum untukmelakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elite politik baru dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampumembawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat,” ujarnya.
Atas situasi tersebut, Forum Rektor PTMA menyampaikan enam poin pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU sehingga memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan.
2. Menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk dapat menjaga integritas dan netralitas para petugasnya agar pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.
3. Menyerukan kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan.
4. Meminta kepada semua aparat keamanan, kepolisian, militer, ASN, untuk bersikap netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
5. Meminta kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
6. Memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi, dan menjamin kebebasan berpendapat.
“Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memiliki pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat banyak untuk Indonesia yang berkeadaban serta menjunjung tinggi etika di atas hukum dan kekuasaan,” tutupnya.
Sumber: Kumparan