DEMOCRAZY.ID - Dirty Vote film garapan Dandhy Laksono telah tayang 24 jamdi akun Youtube Dirty Vote - Full mOvie (OFFICIAL) pada 11 Februari 2024. Film ini menampilkan tiga ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka memaparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan Pemilu saat ini. Ada beberapa poin yang disampaikan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari dalam film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik itu. Di antaranya soal indikasi kecurangan pemilu melalui penunjukkan 20 Pj kepala daerah, tekanan untuk kepala desa agar mendukung kandidat tertentu, serta penyaluran bantuan sosial atau bansos yang berlebihan. Sejak rilis film ini mendapat berbagai komentar. 1. TPN Ganjar-Mahfud Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, merespons soal peluncuran film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum atau Pemilu 202
Film Dirty Vote Bongkar Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, Begini Respons Kubu Capres-Cawapres hingga Bawaslu
Februari 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Dirty Vote film garapan Dandhy Laksono telah tayang 24 jamdi akun Youtube Dirty Vote - Full mOvie (OFFICIAL) pada 11 Februari 2024. Film ini menampilkan tiga ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka memaparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan Pemilu saat ini. Ada beberapa poin yang disampaikan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari dalam film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik itu. Di antaranya soal indikasi kecurangan pemilu melalui penunjukkan 20 Pj kepala daerah, tekanan untuk kepala desa agar mendukung kandidat tertentu, serta penyaluran bantuan sosial atau bansos yang berlebihan. Sejak rilis film ini mendapat berbagai komentar. 1. TPN Ganjar-Mahfud Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, merespons soal peluncuran film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum atau Pemilu 202