DEMOCRAZY.ID - Penyaluran bantuan sosial atau Bansos menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 menjadi salah satu topik yang dibahas dalam film dokumenter Dirty Vote. Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini telah dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 melalui kanal YouTube resmi Dirty Vote. Film ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka memaparkan sejumlah data, bukti, dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan Pemilu yang terjadi saat ini. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan adanya tekanan kepada kepala desa agar mendukung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada Pilpres 2024. Zainal juga menyebut, desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara. Dalam video itu, dia lantas menjelaskan sejumlah wewenang kepala desa yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Mulai dari data pemilih, pen
Dirty Vote Bongkar 'Politisasi' Anggaran Bansos Jokowi di Pemilu 2024, Begini Uraiannya!
Februari 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Penyaluran bantuan sosial atau Bansos menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 menjadi salah satu topik yang dibahas dalam film dokumenter Dirty Vote. Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini telah dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 melalui kanal YouTube resmi Dirty Vote. Film ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka memaparkan sejumlah data, bukti, dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan Pemilu yang terjadi saat ini. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan adanya tekanan kepada kepala desa agar mendukung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada Pilpres 2024. Zainal juga menyebut, desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara. Dalam video itu, dia lantas menjelaskan sejumlah wewenang kepala desa yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Mulai dari data pemilih, pen