DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 1.297 Tempat Pemungutan Suara atau TPS di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan pada Rabu (14/2). Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum dilaksanakannya pencoblosan, mulai dari persoalan distribusi, polemik konflik sosial pada pelaksanaan sistem noken juga membuat pencoblosan juga tertunda di sejumlah daerah. Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan, pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken. Ada sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemilu. “Sistem noken ini kental dengan kerawanan (konflik sosial). Seperti di Puncak Jaya, ada tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan. Kalau di daerah Mamberamo Raya ada 4 Distrik yang belum coblos, itukan karena tidak ada helikopter untuk bawa logistik kesana, juga di beber
DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 1.297 Tempat Pemungutan Suara atau TPS di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan pada Rabu (14/2). Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum dilaksanakannya pencoblosan, mulai dari persoalan distribusi, polemik konflik sosial pada pelaksanaan sistem noken juga membuat pencoblosan juga tertunda di sejumlah daerah. Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan, pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken. Ada sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemilu. “Sistem noken ini kental dengan kerawanan (konflik sosial). Seperti di Puncak Jaya, ada tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan. Kalau di daerah Mamberamo Raya ada 4 Distrik yang belum coblos, itukan karena tidak ada helikopter untuk bawa logistik kesana, juga di beber