Tim Pembela Demokrasi Indonesia: Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi Bertentangan Dengan Kedaulatan Rakyat!

DEMOCRAZY.ID - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara, Petrus Selestinus, menyebut aksi Presiden Joko Widodo yang melanggengkan dinasti politik dan nepotisme dalam Pemilu 2024 bertentangan dengan kedauluatan rakyat. Petrus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan Jokowi telah melakukan pelangaran hukum. “Posisi Presiden Jokowi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden menurut ketentuan pasal 7A dan 7B UUD 1945,” ungkap Petrus melalui keterangan tertulis, Rabu (21/2). “Pada titik ini, dinasti politik dan nepotisme jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara bagi setiap penyelenggara negara, yang melalukan perbuatan yang menguntungkan kepentingan keluarga dan kroninya di atas kepentingan masyarakat,” imbuhnya. Ia melihat dinasti politik dan nepotisme Jokowi secara nyata telah terbukti melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Itu pada akhirnya merusak asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Petrus membeber