Din Syamsuddin: Memaksakan Politik Dinasti Bawa Malapetaka Bagi Indonesia!

DEMOCRAZY.ID - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diingatkan tidak memaksakan nafsu politiknya. Tingkah tersebut bakal merugikan satu negara.

"Melanggengkan kekuasaan lewat anak dan cucu melalui politik dinasti berbahaya dan akan jadi malapetaka nasional," kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.

Din mengatakan dirinya ingin pemilihan umum (Pemilu 2024) berjalan jujur dan adil. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dengan menghentikan segala bentuk kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan terutama keberpihakan secara nyata," ujar dia.

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Ibarat Bola Salju, Kritik pada Jokowi Diyakini Terus Bermunculan

KRITIK pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diyakini akan terus bermunculan. Jokowi diharapkan segera sadar diri dan kembali ke jalan yang benar.

“Saya lihat (fenomena) bola salju, hari-hari yang akan datang (kritik) akan diikuti kelompok masyarakat lain,” kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.

Din mewanti-wanti kritik tersebut jangan dianggap remeh oleh Jokowi. Sebab, satu kritik bisa memicu kelompok lainnya untuk menyuarakan hal serupa.

“Ini sesuai budaya Indonesia yang mengedepankan tenggang rasa namun selama ini mereka masih jadi silent majority,” ujar dia.

Din mencontohkan kaum intelektual dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, yang sudah memaparkan kritik pada Jokowi. 

Langkah serupa dilakukan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta hari ini.

“Insyaallah besok 560 kiai pimpinan pondok pesantren alumni Gontor menyampaikan pikiran senada,” tutur dia.

Sumber: MediaIndonesia