Din Syamsuddin: Copot Ketua KPU dan Batalkan Kemenangan Prabowo-Gibran!

DEMOCRAZY.ID - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mendesak dilakukan investigasi dan audit forensik IT Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui publik menyoroti banyaknya dugaan kecurangan dan kekacauan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Sehubungan dengan tuduhan bahwa IT KPU terprogram (by design) untuk menggelembungkan suara Paslon 02, dan servernya terhubung dengan pihak di LN (RRT dan Singapura), kami mengajak seluruh rakyat peduli Pemilu Damai, Jujur dan Adil untuk mendesak dilakukannya Audit Forensik IT KPU," kata Din Syamsudin, Minggu (18/2/2024).

Din Syamsudin juga memberi rekomendasi jika indikasi kekacauan Pemilu 2024 benar terjadi agar komisioner KPU harus diganti. 

Kemudian kemenangan Paslon 02 jika terbukti ada upaya penggelembungan suara harus dibatalkan demi hukum dan etika.

"Jika hasil investigasi itu terbukti benar maka (1) Komisioner KPU harus diganti, dan (2) kemenangan Paslon 02 Prabowo-Gibran  (yang diuntungkan dengan penggelembungan suara tersebut) harus dinyatakan batal demi hukum dan etika," ujarnya.

Lebih lanjut, Din Syamsudin menegaskan agar terus tegakkan etika kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Pilpres 2024 Dinilai Curang, Sejumlah Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Desak Prabowo-Gibran Didiskualifikasi!

Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3), ikut menyatakan tuntutan atas dugaan adanya kejanggalan dan kecurangan dalam Pilpres 2024. 

Sutiyoso beserta purnawirawan TNI-Polri itu mengungkapkan tuntutannya agar menolak pilpres 2024 yang diduga curang.

"Itulah sikap kami, hendaknya tuntutan-tuntutan itu yang kita sampaikan, ada respons. Karena memang ada bukti yang konkret," ujar Sutiyoso melalui sambungan telepon kepada MPI, Sabtu (17/2/2024).

Pria yang akrab disapa Bang Yos itu mengatakan temuan dugaan kecurangan pilpres 2024 itu telah dikaji oleh 43 ahli yang kompeten. 

Meski mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) 2015 itu tidak ingin menyebutkan nama-nama ahli yang dimaksud, dia mengatakan produk tuntutannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

"Kecurangan (pemilu) itu telah terjadi sebelum, saat penyelenggaraan dan setelahnya," tutur Sutiyoso.

Untuk diketahui, Sutiyoso yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu, kini mengemban amanah sebagai Dewan Pertimbangan Partai NasDem. 

Selain itu, Sutiyoso bersama rekannya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, menjadi Dewan Pengarah Timnas AMIN, tim pemenangan pasangan calon (paslon) Nomor Urut 1, Anies-Muhaimin.

Sementara itu dalam Konferensi Pers FKP3, tuntutan yang dibacakan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi itu menyebutkan lantaran adanya dugaan praktik kecurangan dalam pemilu, mereka melayangkan protes keras atas deklarasi kemenangan paslon nomor urut 2. 

FKP3 menilai paslon Prabowo-Gibran tidak sepantasnya mendeklarasikan kemenangan yang hanya mengacu pada hasil hitung cepat (quick count) semata.

"Kami memprotes keras deklarasi kemenangan paslon 02, yang dilakukan berdasarkan quick count, yang bukan merupakan hasil resmi pemilu," ujar Fachrul Razi dikutip dari kanal Youtube Refly Harun.

Fachrul Razi juga menjelaskan agar pihak berwenang secara tegas harus mendiskualifikasi paslon 02.

"Mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai paslon 02, pada pilpres 2024," tutur Fachrul Razi.

Lebih lanjut, Fachrul Razi mengatakan FKP3 mendesak agar menjadi pelajaran bagi pejabat negara, bahwa Presiden Joko Widodo untuk mundur atau dimakzulkan.

"Kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia, secepatnya mundur atau dimakzulkan," tegas Fachrul Razi.

Sumber: Okezone