DEMOCRAZY.ID - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dkk terbukti melanggar etik. Terkait penyusunan perubahan PKPU imbas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat capres dan cawapres. Beberapa waktu belakangan, sejumlah pimpinan lembaga terlibat kasus etik. Berujung sanksi teguran, pencopotan dari jabatan, hingga pemberhentian. Mulai dari Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPK Firli Bahuri, hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ketiga ketua itu terbukti melanggar etik. Anwar Usman Anwar Usman dinyatakan melanggar etik terkait Putusan MK Nomor 90 yang kontroversial yang mengubah syarat capres-cawapres. Akibat putusan tersebut, syarat dalam Undang-Undang Pemilu itu berubah sehingga memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. Anwar Usman dinilai berkonflik kepentingan saat memutus putusan tersebut. Sebab dia adalah paman Gibran Rakabuming Raka. Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat berdasarkan sidang yang digelar oleh Maj
DEMOCRAZY.ID - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dkk terbukti melanggar etik. Terkait penyusunan perubahan PKPU imbas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat capres dan cawapres. Beberapa waktu belakangan, sejumlah pimpinan lembaga terlibat kasus etik. Berujung sanksi teguran, pencopotan dari jabatan, hingga pemberhentian. Mulai dari Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPK Firli Bahuri, hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ketiga ketua itu terbukti melanggar etik. Anwar Usman Anwar Usman dinyatakan melanggar etik terkait Putusan MK Nomor 90 yang kontroversial yang mengubah syarat capres-cawapres. Akibat putusan tersebut, syarat dalam Undang-Undang Pemilu itu berubah sehingga memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. Anwar Usman dinilai berkonflik kepentingan saat memutus putusan tersebut. Sebab dia adalah paman Gibran Rakabuming Raka. Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat berdasarkan sidang yang digelar oleh Maj