Lagi! Cuma Anies Yang Hadir di Acara Sarasehan DPD RI, Capres Lain ke Mana?

DEMOCRAZY.ID - Acara Sarasehan DPD RI Bersama Capres 2024: Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, hanya dihadiri oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan. 

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak hadir.

"Saya umumkan pada teman-teman semuanya nanti Pak Ganjar dari 03 sudah memberi tahu tidak bisa hadir," ujar Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di lokasi, Jumat, 2 Februari 2024.

La Nyalla mengatakan pihaknya sudah mengundang Ganjar dan Prabowo. 

Ketiga capres akan menyampaikan gagasannya pada sesi yang berbeda. Ia mengaku tak tahu alasan ketidakhadiran mereka.

"Saya enggak tahu alasannya, tanya sama dia, 02 pun masih belum ada kepastian, yang jelas jadwalnya jam 8 sampai jam 9 malam," ucap La Nyalla.

Sarasehan DPD RI Bersama Capres 2024: Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan RI digelar untuk diskusi dan mendengar gagasan-gagasan para capres. Capres mendapat sejumlah pertanyaan dan dijawab pada forum terbuka.

Anies Paparkan Visi Misi di DPD RI, Pertama Kali Capres Kampanye di Hadapan Senator

Calon Presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan, menghadiri Sarasehan DPD RI, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Pada acara itu, Anies mengkampanyekan visi misinya mewujudkan Indonesia adil dan makmur.

"Pernyataan penegasan ini,  kita menginginkan apa yang hari ini dirasa sebagai ketidaksaraan, ketimpangan, menjadi prioritas utama untuk diselesaikan," kata Anies.

Anies mengilustrasikan, indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera angkanya 74, di luar Jawa dan Sumatera angkanya 69, pada tahun 2022.

Sementara, 10 tahun sebelumnya, di Jawa dan Sumatera angkanya 69. Menurutnya ketimpangan yang terjadi harus segera diatasi.

"Ketika kita melihat angka 5 poin, jangan dipandang sebagai semata-mata sebagai 5 poin, tapi pandang ini sebagai 10 tahun selisihnya," ucap dia.

"Jadi, untuk mengejar ketertinggalan tidak bisa dengan effort biasa saja, harus ada langkah-langkah yang ekstra, karena bersamaan dengan kita hendak meningkatkan kualitas manusia di kawasan luar Jawa dan Sumatera, pada saat bersamaan di dua pulau ini nah angkanya juga akan naik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anies memaparkan dalam dokumen visi misi AMIN, pihaknya memasukkan tiga dimensi untuk mewujudkan Indonesia Adil Makmur.

Ketiga dimensi itu yakni dimensi sektor, dimensi wilayah, dan dimensi tipografi.

"Kalau boleh saya rangkum, indonesia adil makmur untuk semua, diturunkan dalam perencanan tiga dimensi, dimensi sektor, dimensi wilayah, dan dimensi tipografi, dari situ kemudian disusun rencana kerjanya," pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ada pun pada sarasehan tersebut dihadiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan pimpinan DPD RI lainnya.

Kemudian sejumlah anggota DPD RI menjadi panelis yakni Darmansyah Husein (Angggota DPD RI Dapil Babel), Bustami Zainudin (Anggota DPD RI Dapil Lampung), Hasan Basri (Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara), Amang Syafrudin (Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat), M. Syukur (Anggota DPD RI Dapil Jambi).

Simak Pandangan dan Kajian Anies Tentang 5 Proposal Kenegaraan DPD RI

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan jawabannya terkait pertanyaan bertema azas dan sistem bernegara Pancasila di acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024.

Pada pertanyaan tersebut, Anies ditanyakan terkait pandangan dan kajiannya dalam kelima proposal kenegaraan DPD RI khususnya dalam konteks memastikan kedaulatan bangsa dan negara sesuai Pancasila. 

Adapun 5 poin proposal tersebut meliputi:

1. MPR sebagai lembaga tertinggi negara, mengangkat dan mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden

2. Memperkuat posisi DPD RI agar bisa setara dengan DPR RI, bisa membuat undang-undang sebagai perwakilan dari masing-masing daerah

3. Mengakomodasi kembali utusan golongan yang berasal dari masyarakat adat, organisasi profesi dan serikat yang diutus kelompoknya bukan ditentukan oleh presiden.

4. Utusan golongan yang ada pada poin ketiga dapat memberi masukan terhadap rancangan Undang-Undang yang sedang disusun

5. Menempatkan lembaga-lembaga produk reformasi secara tepat dalam sistem bernegara sesuai Pancasila

"Kami melihat dari poin-poin itu dalam kenyataannya, dalam ilmu politik jika membahas soal demokrasi maka ada lebih dari 560 denifisi, jadi ketika kita menyepakati demokrasi maka yang dibayangkan tiap-tiap kita itu bisa jadi beda," kata Anies di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024. 

Menurut Anies, istilah demokrasi pada setiap orang berbeda sehingga perlu waktu untuk diselaraskan. 

"Ketika kita merumuskan untuk arsitektur demokrasi Indonesia, dalam bayangan kami perlu melibatkan banyak unsur dan perlu waktu yang cukup sehingga hasil yang dirumuskan merupakan hasil perdebatan yang matang," pungkasnya. 

Ia secara jelas menegaskan apapun arsitektur yang dibuat harus berorientasi pada penuntasan janji kemerdekaan, amanat konstitusi dan sejalan dengan penuntasan tugas kesejahteraan rakyat.

Sumber: Medcom