Bawaslu: 780 TPS Direkomendasikan Gelar Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024

DEMOCRAZY.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menemukan sejumlah kasus perihal mobilisasi pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk atau e-KTP dan surat keterangan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Temuan Bawaslu itu berjumlah 780 kasus sehingga rekomendasi Bawaslu, ratusan Tempat Pemungutan Suara atau TPS tersebut harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).  "Rinciannya terdiri atas 780 rekomendasi PSU," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 21 Februari 2024. Sebanyak 780 kasus yang harus melakukan PSU di 229 kabupaten-kota, 38 provinsi. Sementara sudah sudah terjadwal PSU berada di 542 titik dan belum terjadwal di 238 titik.  Selain itu, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan (PSL) di 132 TPS, pemungutan dan penghitungan suara susulan (PSS) di 584 titik. "Pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara," ujar Rahmat. Menurut Rahmat, selain diakomod