DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrat menyindir adanya sejumlah partai politik di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang bersikap seperti oposisi.
Hal ini disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (22/2/2024).
Mulanya, Andi menyampaikan bahwa Demokrat selama ini konsisten di jalur oposisi pada saat berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sebaliknya, ketika bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), Demokrat mempunyai tanggung jawab untuk mengawal hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Akan tetapi, selepas bergabung ke kabinet, Demokrat melihat adanya sejumlah partai politik di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang justru bersikap bak oposisi.
"Dulu kami konsisten sebagai oposisi, di luar pemerintahan. Sebagai oposisi, kami sebagai oposisi yang loyal dalam sistem demokrasi," kata Andi, dikutip dari Kompas TV.
"Sekarang kami berada dalam koalisi pemerintahan, daripada beberapa partai-partai lain yang di dalam pemerintahan tapi perilakunya rasanya seperti oposisi," sambung Andi.
Walaupun begitu, Andi menyadari, sikap oposisi dari partai politik yang berada di dalam tubuh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan sebuah kebijakan dari masing-masing partai politik.
Ia hanya ingin menegaskan bahwa Demokrat mempunyai konsistensi, yakni beroposisi ketika di luar pemerintahan, dan loyal hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kalau di luar pemerintahan, kami oposisi. Di dalam pemerintahan, kami punya tugas mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, walaupun tinggal 7-8 bulan," tegas Menteri Pemuda dan Olarhaga (Menpora) periode 2009-2012 itu.
Demokrat kini resmi masuk ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin setelah sembilan tahun lamanya di jalur oposisi.
Masuknya partai berlambang mercy di kekuasaan eksekutif ditandai dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Jabatan yang diemban AHY ini menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Sumber: Kompas
