Bahaya Utak-Atik Subsidi Energi Demi Program Ambisius Prabowo

DEMOCRAZY.ID - Kalangan ekonom memperingatkan berbagai dampak jika Prabowo Subianto, yang bersiap menjadi presiden Indonesia berikutnya, berencana memangkas anggaran subsidi energi untuk merealisasikan sebagian janji kampanyenya, termasuk program makan siang gratis.

Kepala ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan rencana tersebut semestinya tidak perlu diterapkan secara tergesa-gesa. 

Dia merujuk pada masyarakat kelas menengah ke bawah, yang juga dinilai masih turut memanfaatkan subsidi energi yang menyasar komoditas Solar dan LPG 3 kg.

"Kami berpendapat tidak boleh terburu-buru dalam melakukan penghilangan [atau pemangkasan] subsidi seluruhnya karena memang terdapat kelas masyarakat yang memanfaatkan subsidi BBM dan LPG ini," ujarnya saat dihubungi, Minggu (17/2/2024).

Bagaimanapun, Josua tidak menampik selama ini serapan anggaran subsidi energi memang acapkali tidak tepat sasaran dan kontraproduktif lantaran banyak dinikmati oleh kalangan menengah -bahkan atas- alih-alih masyarakat kelas bawah yang menjadi bidikan subsidi.

Namun, Josua tetap berpendapat utak-atik subsidi energi mesti dipertimbangkan secara matang-matang, termasuk soal manajemen untuk menjaga kestabilan harga, pasokan, dan juga ketersediaan komoditas energi yang selama ini disokong anggaran negara.

"Kami menilai pemerintah harus mempersiapkan buffer dan cara agar dapat meredam lonjakan biaya transportasi yang memengaruhi harga-harga barang sebelum melakukan realokasi subsidi BBM tersebut," ujar dia.

Apabila hal itu tidak diperhatikan dan dipenuhi, lanjutnya, kemungkinan besar dampaknya terhadap kenaikan harga-harga barang lainnya dan lonjakan inflasi akan sulit dimitigasi.

"[Subsidi energi] itu kami nilai mutlak diperlukan agar yang memang membutuhkan subsidi tetap terlindungi," tegas dia.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television, wakil ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 02 —Eddy Soeparno— menyebut pemerintahan Prabowo nantinya bisa saja menyesuaikan subsidi energi selama 2—3 bulan ke depan setelah mulai menjabat pada Oktober.

Sebagian dari tujuannya adalah untuk merealisasikan berbagai program kampanye Prabowo, yang notabene mencakup makan siang gratis dan susu kepada anak sekolah. 

Terlebih, sekitar 80% dari Rp350 triliun (US$22 miliar) anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyubsidi Solar dan LPG 3kg dinilainya lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.

Di sisi lain, Prabowo juga ingin menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. 

Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10% produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara tetangga di Asia Tenggara ini memiliki rasio pajak sebesar 14%.

“Reformasi pendapatan harus membantu mengalokasikan dana untuk janji kampanye utama Prabowo, yaitu menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha,” kata Eddy.

Program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp400 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023.

Berapa anggaran subsidi energi RI?

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan anggaran subsidi energi senilai Rp189,1 triliun.

Secara terperinci, alokasi anggaran subsisi energi yang terbesar diberikan untuk subsidi LPG 3 kg senilai Rp87,45 triliun, kemudian listrik Rp75,83 triliun, dan subsidi jenis bahan bakar tertentu (BBM JBT) —dalam hal ini Solar dan kerosene atau minyak tanah— senilai Rp25,82 triliun.

Perlu diketahui, subsidi energi tidak sama dengan dana kompensasi energi untuk BBM jenis Pertalite dan listrik senilai Rp140,8 triliun. 

Jika digabung, maka total subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp329,9 triliun.

Berbeda dengan subsidi, kompensasi energi ini merupakan dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan perusahaan akibat menanggung selisih harga jual berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah, dengan harga jual tidak berdasarkan formula.

Dengan kata lain, selisih antara harga jual BBM dan listrik dengan harga keekonomian akan ditanggung perusahaan yang kemudian dikompensasi oleh pemerintah. 

Badan usaha yang memperoleh dana kompensasi adalah PT Pertamina (Persero) untuk BBM, dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk listrik.

Sumber: Bloomberg