Anies Tak Ingin Indonesia Kayak Yugoslavia, Loh Kenapa?

DEMOCRAZY.ID - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung soal perpecahan di Yugoslavia yang terjadi pada 1992 silam, saat menghadiri Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden 2024-2029.

Ia menyinggung persoalan ini saat mencontohkan strategi yang akan ditempuhnya sebagai capres untuk merealisasikan visi adil makmur untuk semua dengan merealisasikan pembangunan secara merata di daerah.

Strategi pembangunan di daerah itu ia sebut melalui tiga dimensi, yakni dimensi sektoral, dimensi wilayah, dan dimensi topografi. 

Menurutnya, ini cara yang akan digunakan untuk memproyeksi kebutuhan rakyat di daerah dan kondisi sebetulnya di lapangan, untuk meramu kebijakan sinerginya antara tingkat pusat dan daerah.

"Persoalan ini sangat strategis untuk menjaga keutuhan republik ini, harus disadari saya beri ilustrasi walau ini bukan berarti akan terjadi tapi saya beri ilustrasi peristiwa balkan itu," tegas Anies dalam acara Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden RI 2024-2029 di Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Menurut Anies, pecahnya Yugoslavia menjadi delapan wilayah, yakni enam negara seperti Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Makedonia, dan dua daerah otonomi khusus seperti Kosovo dan Vojvodina, karena masalah timpangnya pembangunan dibiarkan berkepanjangan.

"Ada 8 negara kan bekas Yugoslavia, yang kita lupakan bahwa terjadi disparitas antar wilayah yang berkelanjutan dan didiamkan. Bayangan saya ini namanya mengeringkan rumput tinggal tunggu aja puntung rokok jatuh," tegas Anies.

"Dan puntung rokok itu jatuh dalam waktu dan siapa? kita tidak pernah tahu dan kalau kita tidak bereskan ketimpangan ini dan pusat tidak mau berubah, maka kita sedang tingkatkan risiko Indonesia menghadapi konflik regional yang kuat," tegas Anies.

Oleh sebab itu, Anies menegaskan perlu adanya kesadaran membereskan pembangunan di daerah mulai dari aspek kesejahteraan melalui perbaikan perekonomian, infrastruktur fisik dan non fisik, hingga regulasinya yang didesain untuk menumbuhkan pasar secara mandiri.

"Jadi kami lihat harus ada proses persuasi yang agak serius ke semua untuk bicara tentang Indonesia yang bersatu terus jangka panjang, kedua rumusan tentang pembagian porsi fiskal ke daerah yang harus ini dirasakan sangat kecil, bukan hanya kecil ada dependensi yang tinggi antara daerah dengan pusat," tuturnya.

Sumber: CNBC