Alumni Unas Nyatakan Sikap Soal Demokrasi di Bawah Rezim Jokowi, Tuntut Lima Hal Ini!

DEMOCRAZY.ID - Alumni Universitas Nasional (Unas) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan esensi demokrasi yang dinilai sedang berada di persimpangan jalan.  Alumni Unas menilai kondisi ketatanegaraan Indonesia belakangan ini mengarah pada potensi “runtuhnya demokrasi.”  Mereka menyoroti tiga hal yaitu pertama , pelanggaran etika dan melemahnya moralitas para pejabat negara seperti yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Kedua , pernyataan Jokowi yang menafsirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan mengatakan presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Ketiga , pelanggaran etika yang dilakukan oleh para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (vide: Putusan 135, 136, 137, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023). Dari siaran pers yang diterima Kompas.tv pada Jumat (9/2/2024), berikut lima poin pernyataan sikap Alumni Unas: "1. Meminta agar Presiden Joko Widodo untuk kembali sadar dan seutuhnya mempraktikkan konstitusi bernegara