DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 54 organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024. Desakan tersebut disampaikan dalam menyelenggarakan mimbar demokrasi perempuan di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/2). Menurut Koalisi tersebut, perilaku Jokowi tidak sesuai dengan Nawacita presiden di 2014. Padahal, dalam Nawacita itu pemerintah berjanji untuk tidak absen dan akan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. "Presiden Jokowi juga telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan, di mana suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting," ungkap Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM melalui keterangan resmi. Koalisi itu juga menilai kri
DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 54 organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024. Desakan tersebut disampaikan dalam menyelenggarakan mimbar demokrasi perempuan di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/2). Menurut Koalisi tersebut, perilaku Jokowi tidak sesuai dengan Nawacita presiden di 2014. Padahal, dalam Nawacita itu pemerintah berjanji untuk tidak absen dan akan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. "Presiden Jokowi juga telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan, di mana suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting," ungkap Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM melalui keterangan resmi. Koalisi itu juga menilai kri