DEMOCRAZY.ID - Film Dirty Vote garapan Dandhy Laksono berusaha mengungkap trik licik oknum penguasa dalam rangka mempertahankan kekuasaan menjelang Pilpres 2024. Film ini turut menghadirkan Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari selaku ahli hukum yang memberikan gambaran mereka terkait kecurangan yang dilakukan oleh oknum penguasa agar bisa keluar sebagai pemenang di Pemilu sekaligus Pilpres mendatang. 20 dosa pemerintah yang diungkap "Dirty Vote" Zainal Arifin selaku akademisi hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memaparkan beberapa langkah di luar konstitusi yang diambil oleh oknum penguasa. Zainal tak sendirian, ia ditemani oleh akademisi hukum dari Universitas Andalas yakni Feri Amsari, dan tokoh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Bivitri Susanti. Ketiganya berusaha menguliti lembar demi lembar bagaimana kecurangan menjelang Pilpres 2024 terjadi yang akhirnya memuncak kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dituding melanggengkan politik dinasti
20 'Dosa' Pemerintah Yang Diungkap Secara Rapih Oleh Film Dirty Vote
Februari 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Film Dirty Vote garapan Dandhy Laksono berusaha mengungkap trik licik oknum penguasa dalam rangka mempertahankan kekuasaan menjelang Pilpres 2024. Film ini turut menghadirkan Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari selaku ahli hukum yang memberikan gambaran mereka terkait kecurangan yang dilakukan oleh oknum penguasa agar bisa keluar sebagai pemenang di Pemilu sekaligus Pilpres mendatang. 20 dosa pemerintah yang diungkap "Dirty Vote" Zainal Arifin selaku akademisi hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memaparkan beberapa langkah di luar konstitusi yang diambil oleh oknum penguasa. Zainal tak sendirian, ia ditemani oleh akademisi hukum dari Universitas Andalas yakni Feri Amsari, dan tokoh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Bivitri Susanti. Ketiganya berusaha menguliti lembar demi lembar bagaimana kecurangan menjelang Pilpres 2024 terjadi yang akhirnya memuncak kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dituding melanggengkan politik dinasti