Ucapan Jokowi 'Presiden Boleh Memihak' Tanda Kepanikan, PKB: Waktunya Pukul Kentongan!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jika Presiden juga boleh berpolitik; berkampanye dan memihak.

Dengan dua unsur tersebut, Jokowi menilai jika Presiden boleh memihak pada salah satu calon.

Lucunya, ucapan Jokowi itu dilontarkan di depan Prabow Subianto saat berada di Lanud Halim Perdanakusuma.

Kita tahu bahwa Menteri Pertahanan RI itu merupakan calon presiden dari nomor urut 2.

Prabowo maju pencalonan bersama cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Ucapan Jokowi ini mengundang berbagai reaksi publik. Tak terkecuali para politisi.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai jika ucapan Jokowi sebuah tanda kepanikan.

"Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan," ujar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Partai dari koalisi Perubahan itu mengatakan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipastikan akan berpihak kepada rakyat.

"Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat," bebernya.

Waktunya Pukul Kentungan

Jazilul menyebut sudah waktunya semua pihak pukul kentongan. Menurut ini sebuah peringatan bahwa demokrasi di Republik ini sedang cacat.

Ia bahkan menilai ini sinyalemen adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

"Kami minta semuanya untuk pukul kentungan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," tegasnya.

Jazilul menambahkan, keperpihakan presiden akan membuat pandangan rakyat menjadi sensitif.

Sebab hal itu menimbulkan spekulasi jika Presiden memang menginginkan kekuasaannya berlanjut, secara tidak langsung.

"Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," jelasnya.

Jazilul menyebut keberpihakan pada nepotisme atau KKN menyebabkan kesenjengan sosial.

Padahal dalam reformasi 1998, nepotisme haram dilakukan karena mencoreng ketidakadilan pemerintah.

"Saya perlu ingatkan kepada rakyat Indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintah yang tidak bersih dan berwibawa," bebernya.

Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Asalkan...

Jokowi mengatakan sebelumnya bahwa Presiden punya hak berdemokrasi dan berpolitik. Oleh karena itu menurutnya, Presiden pun boleh berkampanye dan berpihak. Asalkan, kata Jokowi, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik semua orang," buka Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu.

"Setiap Menteri sama saja. Yang penting, Presiden itu boleh, loh, kampanye, Presiden itu boleh, loh, memihak. Boleh," beber Jokowi.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," katanya.

Jokowi kembali berseloroh, baik Presiden dan Menteri, selain seorang pejabat publik, tetapi juga seorang politisi.

Sehingga, kata Jokowi, di masa kampanye ini Presiden boleh berpolitik. Menurutnya yang membedakan boleh dan tidak boleh hanya fasilitas negara.

"Kita ini, kan, pejabat publik sekaligus pejabat publik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh.

"Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu saja," tukasnya.

Sumber: Disway