DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar mengatakan lebih baik membahas “memincangkan” presiden daripada pemakzulan presiden. Zainal pertama kali menjelaskan, ada konsep lame duck’ atau ‘bebek pincang’ dalam ilmu hukum tata negara. Dalam konteks presiden, ia menuturkan, beberapa negara menerapkan aturan ‘memincangkan’ presiden untuk menurunkan daya kuasanya, khususnya menjelang transisi pemerintahan. “Presiden di beberapa negara ya, menjelang pemilu atau transisi antar pemilu, atau transisi menuju ke pemerintah selanjutnya itu rata-rata dipincangkan. Dibuat menjadi tidak bisa berdaya, sedaya guna presiden biasa. Itu ada, banyak,” kata Zainal, dalam diskusi secara virtual bertajuk ‘Presiden Berkampanye?’ yang digelar Universitas Pramadina, pada Senin (29/1/2024). Ia mengatakan, banyak kepentingannya untuk dilakukannya ‘lame duck’ terhadap presiden. “Termasuk bukan saja untuk kepemiluan, tapi menghindari yang namanya Cinderella Action. Menghindari biasanya presiden i
DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar mengatakan lebih baik membahas “memincangkan” presiden daripada pemakzulan presiden. Zainal pertama kali menjelaskan, ada konsep lame duck’ atau ‘bebek pincang’ dalam ilmu hukum tata negara. Dalam konteks presiden, ia menuturkan, beberapa negara menerapkan aturan ‘memincangkan’ presiden untuk menurunkan daya kuasanya, khususnya menjelang transisi pemerintahan. “Presiden di beberapa negara ya, menjelang pemilu atau transisi antar pemilu, atau transisi menuju ke pemerintah selanjutnya itu rata-rata dipincangkan. Dibuat menjadi tidak bisa berdaya, sedaya guna presiden biasa. Itu ada, banyak,” kata Zainal, dalam diskusi secara virtual bertajuk ‘Presiden Berkampanye?’ yang digelar Universitas Pramadina, pada Senin (29/1/2024). Ia mengatakan, banyak kepentingannya untuk dilakukannya ‘lame duck’ terhadap presiden. “Termasuk bukan saja untuk kepemiluan, tapi menghindari yang namanya Cinderella Action. Menghindari biasanya presiden i