DEMOCRAZY.ID - Co-Captain Timnas AMIN, Sudirman Said ungkap nepotisme sedang dibangun di Indonesia.
Hal ini dikatakan Sudirman untuk merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan jika seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak pada pemilihan umum (pemilu).
"Kalau saya nyebutnya nepotisme yang mendorong Reformasi (tahun) 98 itu, kan nepotisme yang akut. Sekarang sedang dibangun kembali," kata Sudirman, Kamis, 25 Januari 2024.
Sudirman menegaskan nepotisme harus ditolak sebab bisa merusak demokrasi.
"Kita tak mau menerima itu, kita menolak nepotisme. Kita tolak tindakan-tindakan yang lawan demokrasi," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.
Ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
Namun, Jokowi menegaskan dalam berkampanye tersebut pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegasnya.
Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
"Boleh Pak (berpolitik), kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Meski demikian, Ia mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye.
"Ya nanti dilihat," ujarnya.
Sumber: Disway