DEMOCRAZY.ID - Pakar Tata Negara dari Universitas Indonesia, Yusri Ihza Mahendra mengatakan wacana pemakzulan Presiden Jokowi tidak jelas. Menurutnya, wacana tersebut tidak jelas karena tidak menguraikan terkait pelanggaran yang diduga dilanggar Jokowi sebagai presiden. "Pemakzulan itukan dasarnya Pasal 7B baru bisa optimal kalau Presiden itu melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela dan lain-lain yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah sementara itu kan tidak diuraikan dengan jelas, siapa sih yang dilanggar oleh pak Jokowi terhadap Pasal 7B itu," kata Yusril di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2024. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan wacana memakzulkan Presiden Joko Widodo tidak akan berhasil, alasannya jika tak mendapat dukungan dari DPR. "Saya sependapat dengan pak Mahfud bahwa pemakzulan itu bukan urusan menkopolhukam itu urusannya DPR sebenarnya lebih ba
DEMOCRAZY.ID - Pakar Tata Negara dari Universitas Indonesia, Yusri Ihza Mahendra mengatakan wacana pemakzulan Presiden Jokowi tidak jelas. Menurutnya, wacana tersebut tidak jelas karena tidak menguraikan terkait pelanggaran yang diduga dilanggar Jokowi sebagai presiden. "Pemakzulan itukan dasarnya Pasal 7B baru bisa optimal kalau Presiden itu melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela dan lain-lain yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah sementara itu kan tidak diuraikan dengan jelas, siapa sih yang dilanggar oleh pak Jokowi terhadap Pasal 7B itu," kata Yusril di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2024. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan wacana memakzulkan Presiden Joko Widodo tidak akan berhasil, alasannya jika tak mendapat dukungan dari DPR. "Saya sependapat dengan pak Mahfud bahwa pemakzulan itu bukan urusan menkopolhukam itu urusannya DPR sebenarnya lebih ba