DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan membiarkan informasi adanya kemungkinan suap pejabat negara atau penyelenggara negara di Indonesia yang dilakukan perusahaan perangkat lunak multinasional SAP SE (SAP) di Jerman. KPK memastikan akan mengusut dugaan tersebut. Informasi mengenai dugaan kejahatan tersebut sebelumnya dirilis oleh Departemen Kehakiman AS. Situs pemerintah AS menyebutkan pejabat tersebut berasal dari Departemen Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), yang kini bernama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Meski tak diungkap sosok pejabat yang dimaksud, suap itu diduga terjadi sekitar 2015 dan 2018 terkait kepentingan bisnis. “Informasi itu kami baru dengar. Tentu kami kemudian, informasi itu karena kami juga komit dengan institusi dan penegak hukum di secara global. Tentu info tersebut nanti akan kami dalami dulu sumber informasinya,” k
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan membiarkan informasi adanya kemungkinan suap pejabat negara atau penyelenggara negara di Indonesia yang dilakukan perusahaan perangkat lunak multinasional SAP SE (SAP) di Jerman. KPK memastikan akan mengusut dugaan tersebut. Informasi mengenai dugaan kejahatan tersebut sebelumnya dirilis oleh Departemen Kehakiman AS. Situs pemerintah AS menyebutkan pejabat tersebut berasal dari Departemen Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), yang kini bernama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Meski tak diungkap sosok pejabat yang dimaksud, suap itu diduga terjadi sekitar 2015 dan 2018 terkait kepentingan bisnis. “Informasi itu kami baru dengar. Tentu kami kemudian, informasi itu karena kami juga komit dengan institusi dan penegak hukum di secara global. Tentu info tersebut nanti akan kami dalami dulu sumber informasinya,” k