Singgung Calon Yang Bicara Penegakan Hukum, Mahfud MD: Apa Benar Dia Sendiri Bersih Dari HAM?

DEMOCRAZY.ID - Calon wakil presiden atau cawapres Mahfud Md. menjelaskan soal visi yang ditawarkan para kandidat di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurut dia, visi yang ditawarkan tak cukup dikenali dari bahan bacaan.

"Kalau Anda mau memilih, visi misi itu dikaitkan dengan pengalaman hidup dan track record sang calon," kata Mahfud, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Januari 2024. 

Pesan itu disampaikan Mahfud di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Di hadapan guru besar, dekan, dosen, pimpinan perguruan tinggi, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar, Mahfud menyampaikan visi misinya. 

Visi dan misi calon, kata dia, harus sesuai dengan laku hidup, sikap, kebijakan calon selama perjalanan hidupnya.

"Orang bermewah-mewah, tapi mencitrakan sederhana. Mau menegakkan hukum, tapi perjalanan hidupnya tidak pro penegakan hukum. Akan menegakkan HAM, tapi apa benar bersih dari HAM. Mau memberantas korupsi, tapi apa benar dia bebas korupsi?" tutur dia dalam acara "Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa".

Pasangan Ganjar Pranowo itu menjelaskan, pada intinya, tidak ada pertentangan antara visi melanjutkan dan perubahan. Sebab, melanjutkan itu harus mengubah. Mengubah tidak bisa seutuhnya. 

Dalam Islam itu ada kaidah, kata dia, memelihara yang lama yang baik, membangun yang baru yang lebih baik. 

"Memang harus jalan tengah," tuturnya.

Mahfud mengatakan pihaknya ingin menjadikan hukum sebagai panglima untuk mensejahterakan rakyat. 

Menurut dia, pembuatan dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih compang-camping. 

"Indeks persepsi korupsi turun, akibatnya angka kemiskinan 9,7 persen," ucap dia.

Menurut dia, jika menginginkan Indonesia Emas 2045, syaratnya pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 sampai 7 persen. 

Untuk mencapai itu, berantas korupsi, pangkas birokrasi bertele-tele dari pusat hingga ke daerah, serta berangus mafia di banyak sektor. 

"Penegakan hukum ke atas. Perlindungan hukum untuk kalangan bawah rakyat kecil," katanya.

Dia juga menguraikan 21 program unggulan Ganjar-Mahfud, dari mulai buruh naik kelas, kesejahteraan guru ngaji, marbot masjid, guru agama, hingga kartu tanda penduduk sakti yang bisa digunakan untuk asuransi kesehatan dan bantuan sosial yang presisi.

Selanjutnya, beasiswa kuliah gratis anggota TNI dan Polri, dan memastikan bantuan sosial, yang menurut Mahfud bukan hadiah presiden, berlanjut. 

Ada satu keluarga miskin sekolah sarjana. Satu desa satu fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sekolah menengah kejuruan gratis langsung kerja.

"Internet gratis yang cepat dan daya jangkaunya luas dan program kebutuhan dasar lainnya," ucap dia. 

Dia juga ditanya oleh sejumlah mahasiswa tentang visi pemberantasan korupsi, penegakan hukum, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga isu pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu tegas menjawab, bahwa kepercayaannya kepada KPK mulai berkurang. 

Namun, dia mengaku tak setuju jika KPK dibubarkan. KPK bisa bekerja dengan efektif asalkan undang-undangnya dikembalikan seperti dulu.

Menurut dia, Ganjar-Mahfud berkomitmen memperkuat fungsi KPK. Agenda pasangan nomor tiga itu, merevisi UU KPK seperti yang lama dengan proses seleksi yang tidak perlu banyak melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

"Marwah KPK harus kembali," ucap dia.

Sumber: Tempo