DEMOCRAZY.ID - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menguraikan visi misinya dalam debat capres 2024 ketiga, Minggu 7 Januari 2024.
Anies Baswedan menawarkan visi misi yang berfokus pada peran Indonesia sebagai pelaku utama di kancah global, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, maupun seni.
"Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia," kata Anies Baswedan dikutip Senin 8 Januari 2024, dari YouTube KPU RI.
Sementara itu, tema debat ketiga capres 2024 adalah seputar pertahanan, keamanan atau hankam, hubungan internasional, dan geopolitik atau polugri.
Pada debat capres 2024, Anies ingin Indonesia menjadi penentu arah perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh bangsa.
Dia juga menyinggung masalah penjajahan Israel atas Palestina yang saat ini sedang berlangsung, yakni menghapuskan penjajahan di muka bumi, khususnya untuk Palestina.
"Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu khususnya untuk Palestina," imbuh Anies.
Anies juga menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia di bidang pertahanan, seperti serangan virus, cyber attack, perdagangan manusia, narkoba, pencurian ikan, dan pencurian pasir.
Ia mengkritik kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak efektif, korup, dan merugikan rakyat.
Dalam rangka Pilpres 2024, Anies berjanji akan mengubah hal tersebut dengan kepemimpinan yang etis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Berikut rangkuman dan poin-poin penting visi misi Anies Baswedan dalam debat ketiga capres 2024:
1. Mengembalikan posisi Indonesia sebagai pelaku utama di kancah global.
2. Mewarnai dunia dengan kekuatan Indonesia di bidang budaya, seni, ekonomi, dan diplomasi.
3. Membuat Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang.
4. Menjadi panglima diplomasi yang serius memperjuangkan amanat rakyat, termasuk menghapuskan penjajahan di muka bumi.
5. Menghadapi tantangan di bidang pertahanan, seperti serangan virus, cyber attack, perdagangan manusia, narkoba, pencurian SDA.
6. Menghilangkan praktik kebijakan pemerintahan sebelumnya yang tidak efektif, korup, dan merugikan rakyat.
7. Mengubah arah kebijakan pemerintah dengan kepemimpinan yang etis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sumber: Hops