Presiden Jokowi 'Banjir Kritik' Usai Minta Format Debat Pilpres Diubah

DEMOCRAZY.ID - Usulan Presiden Joko Widodo agar format debat Pemilihan Presiden 2024 diubah, usai menyaksikan debat ketiga pada Minggu (7/1/2024) lalu, dipertanyakan. 

Sikap presiden dinilai kurang etis bahkan terkesan memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

Saat mengunjungi Provinsi Banten, Senin (8/1/2024), Presiden menyebut bahwa debat ketiga yang menghadirkan para calon presiden sebagai pesertanya, kurang menampilkan substansi dan visi para capres.

Presiden menganggap, para capres justru menampilkan adegan saling serang.

“Tapi, kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada 8 Januari 2024.

Saat debat, capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memang beberapa kali melontarkan pertanyaan terkait pertahanan kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Namun, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu tak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Ia berdalih waktu yang diberikan tidak cukup untuk memberikan penjelasan, serta meminta bertemu langsung dengan capres untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Presiden kemudian berharap agar format debat Pilpres 2024 yang masih menyisakan dua kali debat dapat diubah agar pelaksanaannya lebih baik.

"Ada rambu-rambu sehingga hidup, saling menyerang enggak apa-apa tapi (soal) kebijakan, policy, visinya yang diserang," ujar Jokowi.

Ditemui terpisah, Anies membantah bahwa pertanyaan yang dilontarkannya saat debat bertujuan untuk membahas kebijakan Prabowo sebagai Menhan, bukan menyerang sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali tidak ada yang personal, semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang kok apa yang kemarin dibahas," kata Anies di Gorontalo.

Senada, Ganjar juga mengaku tidak menyerang personal calon presiden lain dalam debat ketiga pilpres.

"Saya enggak menyerang personal, saya menyerang program," kata Ganjar singkat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Senin malam.

Sebagai informasi, Ganjar sempat menyampaikan sejumlah data yang dikeluarkan berbagai lembaga pemeringkat internasional yang menilai kekuatan pertahanan suatu negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, Anies dan Ganjar juga sempat mempertanyakan pembelian alutsista bekas di Kementerian Pertahanan.

Itu persepsi presiden

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga tidak sependapat dengan komentar Jokowi terkait debat ketiga.

Menurut Cak Imin, debat antara capres kemarin sudah memunculkan visi dan misi masing-masing pasangan calon.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi yang menilai debat Minggu lalu tidak terlihat substansi.

“Ya berdebat itu kan punya makna masing-masing persepsi, ya itu persepsi presiden, tapi saya juga punya persepsi, banyak visi misi yang muncul di antara tiga capres itu,” kata Cak Imin di Kabupaten Lampung Selatan, 8 Januari 2024.

Cak Imin juga melontarkan pertanyaan, “tidak berbahaya kah?” ketika mendengar saran dari Jokowi untuk memperbaiki format debat capres.

Senada, Mahfud mengaku tidak sependapat dengan Presiden. Menurut Menko Polhukam ini, Ganjar tidak menyerang personal capres lain.

Mahfud menilai bahwa Ganjar tidak meminta Prabowo membuka data rahasia pertahanan. Ganjar, menurutnya, hanya meminta Prabowo terbuka soal anggaran pertahanan karena adanya pembelian alutsista bekas.

"Rahasia negara itu misalnya, temuan intelijen, rencana intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat-tempat vital. Nah itu namanya rahasia negara," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

"Nah kalau bertanya anggaran kemarin, kok katanya alutsista bekas. Ndak. Itu bukan rahasia, dijelaskan saja, "Ndak bekas, tapi ini, anggarannya," sambung dia.

Kurang etis dan terkesan berpihak

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga berpendapat sama. 

Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai, Presiden Jokowi justru kurang etis karena menyampaikan pendapat semacam itu terkait pelaksanaan debat Pilpres 2024.

“Saya merasa ungkapan presiden yang terakhir ini tidak tepat dan kurang etis,” kata Ray dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2024).

Ia mengatakan, sebagai presiden, Jokowi semestinya tidak boleh mengomentari teknis atau cara serta materi debat dari paslon manapun.

“Tanpa ragu kita mengatakan pandangan, ucapan presiden terkait dengan dua hal yang tadi yaitu teknis pelaksanaan debat dan juga adalah materi debat, tidak layak dan tidak patut diucapkan oleh Presiden itu,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat militer sekaligus Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menilai, pernyataan presiden justru mengindikasikan adanya keberpihakan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Al Araf menilai, pernyataan itu tak hanya menunjukkan Jokowi berpihak pada Prabowo dan putra sulungnya, namun juga sudah mengindikasikan Presiden terlibat aktif untuk pemenangan paslon tersebut.

“Itu statement Pak Jokowi Presiden justru menunjukkan bagaimana jelas presiden tidak netral dan berpihak kepada 02 untuk pemenangan 02, menurut saya,” kata Al Araf dalam diskusi dengan tajuk “Pasca Debat Capres Ketiga” di Kawasan Jakarta Selatan.

"Karena (Prabowo) KO (kalah debat), akhirnya (Jokowi) ngomongnya begitu, menurut saya, gitu loh. Harusnya diem aja presiden ngapain ngomentarin debat kemarin,” imbuhnya.

Menurut dia, seharusnya Jokowi selaku Presiden RI tidak perlu memberikan komentar apa pun soal proses debat pilpres.

Jokowi didukung TKN Prabowo Gibran

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan pihaknya setuju dengan Presiden Jokowi terkait format debat capres harus diubah.

"Kami setuju kalau ada perubahan format debat yang saling serang individu satu sama lain," ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, 9 Januari 2024.

Nusron mengklaim, hampir semua tokoh dari berbagai lapisan masyarakat, tidak ada yang setuju debat malah saling serang individu.

Pasalnya, dengan saling menyerang seperti itu, substansi debatnya menjadi kabur, di mana para capres seharusnya saling adu gagasan.

"Sebab substansi debat adalah untuk menyampaikan visi misi dan program kerja masing-masing paslon," imbuhnya.

Sumber: Kompas