Presiden BEM Unair Ultimatum Jokowi: Hentikan Praktik Buruk Pelanggaran Konstitusi dan Demokrasi!

DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai dibolehkannya keberpihakan presiden dan jajaran menteri untuk kampanye menuai banyak kritik.  Menurut ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur, keberpihakan Jokowi dalam Pemilu 2024 merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan dan kemunduran demokrasi.  Isnur dalam wawancara dengan Tempo, pada Rabu, 24 Januari 2024 mengatakan "Kami mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktik buruk pelanggaran konstitusi dan demokrasi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara,”.  Respons lain muncul dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga atau Presiden BEM Unair, Anang Jazuli mengatakan keberpihakan presiden dalam kampanye memang diperbolehkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara.  “Namun yang menjadi penting yaitu, sekalipun Indonesia adalah negara hukum, pernyataan Jokowi tersebut saya rasa d