DEMOCRAZY.ID - Politikus senior PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan dirinya sebagai Presiden boleh memihak dan berkampanye, asal tidak memakai fasilitas negara. Menurut Hasanuddin, pernyataan Jokowi sangat berbanding terbalik dengan ucapannya beberapa bulan lalu yang dengan tegas meminta aparatur pemerintahan, ASN, TNI dan Polri harus netral dalam Pemilu 2024. "Bisa dicari jejak digital pernyataan Jokowi pada 1 November 2023 yang meminta seluruh aparatur Pemerintahan, ASN, TNI dan Polri untuk netral. Tapi seperti menjilat ludah sendiri, saat ini Jokowi malah secara terang-terangan mendukung paslon 02," kata Hasanuddin, Kamis (25/1). Bagi Hasanuddin, tindak-tanduk Jokowi selama masa pelaksanaan Pemilu 2024 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait posisi pejabat negara ketika masa kampanye. Padahal, Pasal 282, UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat f...
Polemik Presiden Boleh Memihak, TB Hasanuddin: Jokowi Jilat Ludah Sendiri!
Januari 25, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Politikus senior PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan dirinya sebagai Presiden boleh memihak dan berkampanye, asal tidak memakai fasilitas negara. Menurut Hasanuddin, pernyataan Jokowi sangat berbanding terbalik dengan ucapannya beberapa bulan lalu yang dengan tegas meminta aparatur pemerintahan, ASN, TNI dan Polri harus netral dalam Pemilu 2024. "Bisa dicari jejak digital pernyataan Jokowi pada 1 November 2023 yang meminta seluruh aparatur Pemerintahan, ASN, TNI dan Polri untuk netral. Tapi seperti menjilat ludah sendiri, saat ini Jokowi malah secara terang-terangan mendukung paslon 02," kata Hasanuddin, Kamis (25/1). Bagi Hasanuddin, tindak-tanduk Jokowi selama masa pelaksanaan Pemilu 2024 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait posisi pejabat negara ketika masa kampanye. Padahal, Pasal 282, UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat f...