DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai tindakan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini sebenarnya sudah cukup bukti bagi DPR RI untuk menggulirkan upaya pemakzulan. Menurutnya Jokowi telah melanggar UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Hal itu disampaikan Bivitri dalam diskusi "Pemilu Curang Menyoal Netralitas Presiden hingga Laporan Kemhan ke Bawaslu" yang digelar PBHI di Tebet , Jakarta, Kamis (25/1). Hadir sebagai narasumber lain, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, Peneliti BRIN Prof Poltak Partogi Nainggolan, Gufron Mabruri dari Imparsial, dan Julius lbrani dari PBHI Nasional. "Jokowi tidak bisa bilang, dia berhak berkampanye. Dia berhak berpolitik, iya, silakan, tetapi ya dalam hati saja. Bukan dengan segala macam gestur-gestur, bahkan tindakan nyata yang dia lakukan, yang sebenarnya diatur secara jelas teman-teman bisa lihat Pasal 282, 283 bahwa pejabat negara itu tidak boleh melakukan tindakan, kegiatan, dan sebagainya yang menguntungka
DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai tindakan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini sebenarnya sudah cukup bukti bagi DPR RI untuk menggulirkan upaya pemakzulan. Menurutnya Jokowi telah melanggar UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Hal itu disampaikan Bivitri dalam diskusi "Pemilu Curang Menyoal Netralitas Presiden hingga Laporan Kemhan ke Bawaslu" yang digelar PBHI di Tebet , Jakarta, Kamis (25/1). Hadir sebagai narasumber lain, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, Peneliti BRIN Prof Poltak Partogi Nainggolan, Gufron Mabruri dari Imparsial, dan Julius lbrani dari PBHI Nasional. "Jokowi tidak bisa bilang, dia berhak berkampanye. Dia berhak berpolitik, iya, silakan, tetapi ya dalam hati saja. Bukan dengan segala macam gestur-gestur, bahkan tindakan nyata yang dia lakukan, yang sebenarnya diatur secara jelas teman-teman bisa lihat Pasal 282, 283 bahwa pejabat negara itu tidak boleh melakukan tindakan, kegiatan, dan sebagainya yang menguntungka