DEMOCRAZY.ID - Mencermati situasi dan kondisi bangsa dan negara menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang, Pergerakan Advokat untuk Transformasi Hukum Indonesia (PATHI) merespon isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Isu pemakzulkan disampaikan oleh perwakilan Petisi 100 kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD disebut PATHI sebagai Gerakan Pemakzulan Inkonstitusional. PATHI menyatakan Petisi 100 patut diduga merupakan gerakan yang bersifat partisan, politis, dan terafiliasi elit politik. PATHI juga menyayangkan sikap Menko Polhukam yang menerima perwakilan tersebut, dan 'seolah-olah' membiarkan gerakan pemakzulan tersebut, dengan mengatakan “Saya ga bilang setuju atau tidak setuju (pemakzulan), silakan saja tapi bawa ke DPR". Menurut deklarator PATHI, A. Yudo Prihartono, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD ini sangat tidak etis, karena selain sebagai calon wakil presiden ia juga masih
DEMOCRAZY.ID - Mencermati situasi dan kondisi bangsa dan negara menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang, Pergerakan Advokat untuk Transformasi Hukum Indonesia (PATHI) merespon isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Isu pemakzulkan disampaikan oleh perwakilan Petisi 100 kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD disebut PATHI sebagai Gerakan Pemakzulan Inkonstitusional. PATHI menyatakan Petisi 100 patut diduga merupakan gerakan yang bersifat partisan, politis, dan terafiliasi elit politik. PATHI juga menyayangkan sikap Menko Polhukam yang menerima perwakilan tersebut, dan 'seolah-olah' membiarkan gerakan pemakzulan tersebut, dengan mengatakan “Saya ga bilang setuju atau tidak setuju (pemakzulan), silakan saja tapi bawa ke DPR". Menurut deklarator PATHI, A. Yudo Prihartono, pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD ini sangat tidak etis, karena selain sebagai calon wakil presiden ia juga masih