DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu menuai respons dari para politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, partai banteng ini telah ikut membesarkan nama Jokowi. Politikus senior PDIP yang juga Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyoroti inkonsistensi Presiden Jokowi. Sementara politikus senior PDIP lainnya, Aria Bima, mengingatkan kepala negara harus berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Berikut pernyataan kedua politikus senior PDIP yang dihimpun dari Tempo. Saat ditemui awak media di kediamannya di Pucang Sawit, Solo, Rabu, 24 Januari 2024, Rudyatmo merasa heran dengan pernyataan Jokowi. "Kalau presiden ikut kampanye, memihak, lha kenapa kemarin ngendika (bilang) netral? Hari ini netral, besok mau ikut kampanye, memihak. Ini yang diikuti yang mana?” ucap Rudy, sapaan Rudyatmo. Menurutnya, dia memahami aturan perundang-undangan memperbolehkan pres
Para Politikus Senior PDIP Ini Buka Suara Soal Presiden Boleh Memihak
Januari 25, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu menuai respons dari para politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, partai banteng ini telah ikut membesarkan nama Jokowi. Politikus senior PDIP yang juga Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyoroti inkonsistensi Presiden Jokowi. Sementara politikus senior PDIP lainnya, Aria Bima, mengingatkan kepala negara harus berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Berikut pernyataan kedua politikus senior PDIP yang dihimpun dari Tempo. Saat ditemui awak media di kediamannya di Pucang Sawit, Solo, Rabu, 24 Januari 2024, Rudyatmo merasa heran dengan pernyataan Jokowi. "Kalau presiden ikut kampanye, memihak, lha kenapa kemarin ngendika (bilang) netral? Hari ini netral, besok mau ikut kampanye, memihak. Ini yang diikuti yang mana?” ucap Rudy, sapaan Rudyatmo. Menurutnya, dia memahami aturan perundang-undangan memperbolehkan pres