Para Menteri Jokowi Mau Mundur, Luhut: Silakan! Ditawarin Nggak Mundur-mundur

DEMOCRAZY.ID - Para Menteri Jokowi Mau Mundur, Luhut: Silakan! Ditawarin Nggak Mundur-mundur

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal isu para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mundur.

Luhut pun mempersilahkan jika ada menteri yang ingin mundur.

"Silakan aja mundur. Sudah ditawarin mundur nggak mundur-mundur," kata Luhut singkat di Kantornya, Jakarta pada Jumat (26/1/2024).

Asal tahu saja saat ini santer sejumlah menteri akan meninggalkan Kabinet Indonesia Maju, yang paling santer adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkopolhukam Mahfud MD.

Namun Luhut memastikan hingga saat ini belum ada menteri yang resmi mengajukan pengunduran diri, termasuk juga Sri Mulyani.

"Nggak Ada! Saya masih ketemu baik kok," katanya.

Isu mundurnya sejumlah menteri ini pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah diskusi. 

Faisal bahkan mengatakan Sri Mulyani adalah menteri Jokowi yang paling siap mundur.

"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta.

Yah dukungan Jokowi dalam konstetasi politik Pemilu 2024 terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi alasan utama.

Tak hanya itu Faisal juga mengatakan Sri Mulyani dan Prabowo juga kerap berbeda pendapat, terutama untuk masalah anggaran.

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

Dalam acara program Closing Bell CNBC Indonesia, Faisal mengatakan kabar para menteri teknokrat untuk mundur merupakan hal yang logis karena teknokrat orang yang memiliki nilai etik dan moral yang kuat, baik itu ekonomi seperti Sri Mulyani, maupun nonekonom seperti Basuki.

"Teknokrat itu memiliki standar etika tidak tertulis. Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia bilang 'sorry nggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan saya mundur. Itu biasa di mana-mana," tuturnya.

Faisal Basri menyebut standar nilai yang mengganggu perasaan para menteri teknokrat ialah terlalu banyaknya intervensi yang masuk dalam tugas dan fungsi mereka untuk kepentingan politik tertentu. Apalagi yang terkait dengan penggunaan anggaran negara.

"Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia 2024 lebih intens, bagikan apalah gitu ya, 'wah itu anggarannya belum ada di APBN', 'tapi uangnya ada?' diusahakan pak,' 'laksanakan'. 

Itu kan kalau dilakukan crime, karena setiap sen dari APBN itu harus persetujuan, nggak bisa dijumbalit-jumbalitkan begitu, nah mulai resah teman-teman ini," beber Faisal.

Sumber: Suara