DEMOCRAZY.ID - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam berpendapat kompetisi dalam pilpres menjadi tidak sehat ketika presiden boleh berkampanye bahkan memihak salah satu pasangan capres-cawapres.
Pendapat ini menanggapi pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa presiden boleh ikut kampanye dan memihak dalam kontestasi pemilu selama mengikuti aturan dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Menurut Umam, ada kesulitan untuk membedakan antara ranah privat dan ranah publik ketika presiden berkampanye dalam pemilu. Dia menyebut ranah ini sebagai 'ruang gelap' presiden.
Umam mengatakan UU Pemilu hanya menjelaskan pemberian dukungan itu semata-mata bersifat pribadi.
Karena menyangkut pribadi, presiden hanya boleh menggunakan fasilitas negara yang melekat seperti protokoler, pengamanan dan kesehatan saja.
Di sisi lain, ia mengatakan Jokowi sebagai pejabat negara tak boleh menggunakan infrastruktur kekuasaan negara untuk memberikan dukungan dan memobilisasi kekuatan negara untuk kepentingan pilpres. Namun, ia melihat potensi yang terjadi di lapangan akan berbeda.
"Sering kali kesulitan mana domain privat dan domain publik. Problemnya di situ, sekarang ini Pemerintah dengan dalih bolehnya itu kebingungan memisahkan mana domain privat dan publik. Mana Jokowi sebagai individu maupun presiden," kata Umam, Rabu (24/1).
Umam juga menilai Bawaslu sepertinya tak punya instrumen yang rigid untuk memisahkan antara Jokowi di ranah privat dan ranahnya sebagai pejabat publik.
Ia khawatir nantinya Bawaslu tak punya keberanian untuk mengingatkan jika ada potensi pelanggaran yang dilakukan presiden selama pilpres.
Pelanggaran itu, lanjutnya, bisa terjadi ketika instrumen negara seperti penggunaan aparatur hingga anggaran negara untuk mendukung paslon tertentu.
"Cukup banyak instrumen kekuasaan negara berpotensi disalahgunakan dalam kontestasi itu. Problemnya di situ. Jadi ruang gelap ini yang buat kompetisi jadi kurang sehat," kata dia.
Prediksi kampanyekan Prabowo-Gibran
Di sisi lain, Umam melihat pernyataan Jokowi presiden boleh berpihak itu sebagai jembatan untuk menggelar kampanye dalam waktu dekat bagi paslon tertentu.
Ia memprediksi Jokowi kemungkinan akan berkampanye bagi Prabowo-Gibran.
"Akan menunjukkan keberpihakan yang terbuka dalam satu paslon, kemungkinan hal itu akan dilakukan di detik-detik terakhir kampanye terakhir. Saya prediksi dia akan melakukan deklarasi secara terbuka beri dukungan ke kubu 02," kata Umam.
Bagi Umam, sikap Jokowi dalam pilpres sangat dinanti. Ia mengatakan sikap Jokowi itu potensial mengerek elektabilitas paslon yang didukungnya di pilpres.
"Tentu statement itu akan kerek elektoral di detik-detik terakhir bagi kubu 02," tambahnya.
Saat menghadiri serah terima pesawat C-130J-30 Super Hercules baru di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pilpres selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan presiden tak hanya berstatus sebagai pejabat publik, namun juga berstatus pejabat politik.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi, Rabu (24/1).
Di lokasi yang sama, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto pun mengangguk dan tersenyum saat mendengar pernyataan Jokowi itu.
Sumber: CNN