DEMOCRAZY.ID - Wacana tentang pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhembus kencang di akhir masa jabatan kepresidenannya. Wacana itu muncul ketika sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang menamakan diri sebagai Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md. Mereka meminta Mahfud pemakzulan Jokowi sebelum Pemilu 2024 dalam pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Selasa 9 Januari 2024 itu. “Ada juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu tanpa Pak Jokowi,” kata Mahfud MD. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 21 Januari 2024, pemakzulan presiden sayangnya tidak sesederhana sebelum Undang-Undang 1945 diamandemen. Presiden dan wakil presiden hanya bisa dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti berkhianat terhadap negara dan melakukan tindakan korupsi atau tindakan pidana berat lain. Secara prosedur, DPR akan mengajukan usulan pemberhentian kepada MK. Tuntutan pemakzulan Jokowi i
Pakar Semiotika ITB: Jokowi Pandai Memainkan Simbol, Akal Sehat Semakin Terhinakan!
Januari 23, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Wacana tentang pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhembus kencang di akhir masa jabatan kepresidenannya. Wacana itu muncul ketika sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang menamakan diri sebagai Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md. Mereka meminta Mahfud pemakzulan Jokowi sebelum Pemilu 2024 dalam pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Selasa 9 Januari 2024 itu. “Ada juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu tanpa Pak Jokowi,” kata Mahfud MD. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 21 Januari 2024, pemakzulan presiden sayangnya tidak sesederhana sebelum Undang-Undang 1945 diamandemen. Presiden dan wakil presiden hanya bisa dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti berkhianat terhadap negara dan melakukan tindakan korupsi atau tindakan pidana berat lain. Secara prosedur, DPR akan mengajukan usulan pemberhentian kepada MK. Tuntutan pemakzulan Jokowi i