DEMOCRAZY.ID - Sejumlah organisasi sipil mengkritik pelaksanaan hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maluku Utara. Forum Studi Halmahera Maluku Utara atau Foshal Malut, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI mengungkap data bahwa hilirisasi nikel di Maluku Utara telah merusak lingkungan sekaligus meningkatkan jumlah penduduk miskin di sana. Lonjakan angka kemiskinan, bertolak belakang dengan klaim pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang disebut pemerintah tertinggi di seluruh Indonesia. "Hilirisasi nikel membuat kehidupan warga semakin miskin di tengah berkelindan sumber daya alam, layaknya nikel," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Foshal Maluku Utara Julfikar Sangaji, Senin, 29 Februari 2024. Julfikar berujar, ekonomi Maluku Utara pada 2023 triwulan dua mencapai 23,89 persen. Maluku Utara lantas menyandang wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasiona
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah organisasi sipil mengkritik pelaksanaan hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maluku Utara. Forum Studi Halmahera Maluku Utara atau Foshal Malut, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI mengungkap data bahwa hilirisasi nikel di Maluku Utara telah merusak lingkungan sekaligus meningkatkan jumlah penduduk miskin di sana. Lonjakan angka kemiskinan, bertolak belakang dengan klaim pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang disebut pemerintah tertinggi di seluruh Indonesia. "Hilirisasi nikel membuat kehidupan warga semakin miskin di tengah berkelindan sumber daya alam, layaknya nikel," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Foshal Maluku Utara Julfikar Sangaji, Senin, 29 Februari 2024. Julfikar berujar, ekonomi Maluku Utara pada 2023 triwulan dua mencapai 23,89 persen. Maluku Utara lantas menyandang wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasiona