DEMOCRAZY.ID - Foto beras bantuan sosial (Bansos) Badan Urusan Logistik (Bulog) yang ditempeli stiker pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial X.
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Hingga kini, beras Bansos Bulog itu pun masih menjadi misteri: Kenapa bisa beredar? Lalu, siapa yang mengedarkannya?
Dilansir dari Tempo, Gibran berjanji akan menelusuri Bansos beras Bulog ditempeli stiker Prabowo-Gibran tersebut.
“Di mana itu? Tempatnya di mana, entar saya urus,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, seusai menghadiri Konser Dewa 19, Kamis malam, 25 Januari 2024.
Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu memastikan pihaknya tidak pernah membagikan beras berupa apa pun.
Gibran menyatakan juga tidak pernah memberikan arahan kepada pendukungnya untuk bagi-bagi beras.
Sebab menurutnya, jika berdasarkan ketentuan, pembagian beras tidak diperbolehkan. Wali Kota Solo itu pun menegaskan akan menindaklanjuti kasus beras Bulog yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran itu.
“(Ada arahan) Nggak, nggak. Kan nggak boleh bagi beras? Nanti tak tindak lanjuti ya,” ucap dia.
Gibran pun menanyakan lokasi beredarnya beras ditempeli stiker Prabowo-Gibran tersebut agar bisa segera ditelusurinya.
"Kasih tahu saya lokasi di mana, nanti saya samperin,” katanya. “Oke, Nanti saya cari ya.”
Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menegaskan tidak ada Bansos pemerintah yang digunakan pasangan calon manapun.
"Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," kata Airlangga seusai menghadiri acara tadarus Al-Qur'an di Kota Bekasi, Kamis malam, 25 Januari 2024.
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran itu pun memastikan tidak ada program paslon nomor urut 2 menggunakan Bansos pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat.
"Dipastikan tidak ada," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar itu.
Tanggapan Bulog dan Bapanas
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.
Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.
"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujar Arief.
Wapres: Serahkan ke Bawaslu
Walhasil, beras Bansos Bulog berstiker Prabowo-Gibran itu masih menjadi misteri hingga saat ini.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras Bansos Bulog yang diduga dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024.
"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024.
"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak."
Adapun kritik soal dugaan politisasi Bansos semakin mencuat ketika Presiden Jokowi semakin aktif ikut membagikan Bansos beras ke sejumlah wilayah.
Baru-baru ini, Jokowi memberikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada 1.000 warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Jokowi juga telah terang-terangan mengklaim bahwa presiden boleh memihak kepada salah satu paslon dan berkampanye. Dia berdalih, yang paling penting tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
Sebelumnya, Jokowi juga telah memutuskan pemerintah akan terus mendistribusikan bansos beras hingga bulan Juni 2024 mendatang.
Sumber: Tempo