Mensos Risma Curhat Menteri 'Diperiksa Ketat' Sebelum Rapat Bareng Jokowi, Istana Langsung Bereaksi

DEMOCRAZY.ID - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tak nyaman dengan suasana Kabinet Indonesia Maju, salah satunya karena adanya pemeriksaan terhadap menteri sebelum mengikuti rapat di Istana.

Pihak Istana langsung membantah narasi yang disampaikan menteri dari PDIP tersebut. 

Dorothea Eliana Indah Wanita yang Setia pada Si Gembel Kolektif Absolut Adian Napitupulu

Ekspresi Emoh Gibran Lihat Kaos Kaesang, Erina Gudono Senyum Tipis: Karepmu Sang

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan, pengamanan yang dijalankan Paspampres di lingkungan Istana tidak berbeda dari sebelumnya dan tetap berpedoman pada SOP.

"Tidak benar ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet," kata Ari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/1/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Ari menyinggung adanya upaya dari beberapa pihak yang sengaja menyebarkan narasi politik berlebihan nan tendensius mengenai kondisi Kabinet Indonesia Maju.

Sepengetahuannya, isu-isu yang disebarkan ialah mulai dari kabinet yang mulai berjalan tidak kompak, suasana kerja tak nyaman, menteri tidak dilibatkan TPA hingga menteri diperiksa ketat saat masuk Istana.

Menurutnya, isu-isu itu sengaja disebarkan agar membentuk opini menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju kecewa dengan Jokowi. Ari menegaskan narasi politik tersebut tidak sesuai dengan fakta. 

"Kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang, sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri "ngeriung", saling sapa, ngobrol atau bercanda satu sama lain," ungkapnya.

"Tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet. Menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda juga saling berkomunikasi dengan akrab," lanjut Ari.

Risma Curhat

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan situasi rapat Kabinet Indonesia Maju setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye.

Hal itu disampaikan Hasto berdasarkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDIP.

“Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

“Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” tambah dia.

Sumber: Suara