'Megawati Sentil Jokowi'

'Megawati Sentil Jokowi'

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus mengkritisi ketidaknetralan pemerintah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato HUT 51, Rabu (10/1) menegaskan tentang ketidaknetralan dan intimidasi yang benar-benar terjadi.

"Pencermatan saya, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser, ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi,” katanya di Jakarta Selatan.

Di tengah situasi tersebut, Megawati bersyukur rakyat mau bergerak melawan intimidasi. Ia menyinggung perlawanan mahasiswa, seorang ibu di Jawa Timur, hingga Ketua RT di Jawa Tengah atas intimidasi sejumlah pihak.

Dalam kesempatan yang sama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyampaikan pidato Mega yang menyentil tentang kekuasaan yang memiliki batas. 

Megawati sambung Hasto menyampaikan hal tersebut secara tersirat yang bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi.

"Oleh konstitusi kekuasaan presiden dibatasi dua periode sehingga tidak perlu ada upaya memperpanjang baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demokrasi sebagai mekanisme 5 tahunan yang seharusnya menunjukkan peningkatan kualitas dari demokrasi itu sendiri," paparnya.

Kekuasaan bersifat sementara dan itu diberikan oleh rakyat maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. 

Dengan pidato ini Megawati mengingatkan rakyatlah yang memiliki kebenaran politik tersebut.

"Pak Jokowi sudah sangat paham bahwa konstitusi mengamanatkan jabatan presiden hanya dua periode dalam demokrasi yang sehat. Itu yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tugas sebagai pemimpin juga ditentukan untuk mempersiapkan siapa calon pemimpin dan itu muncul seharusnya dari bawah bukan dari keluarga," tegasnya.

Saat ditanya terkait ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam HUT hari ini, PDIP menyerahkan kepada rakyat untuk menilainya. 

Melalui momentum ini PDIP telah menegaskan sebagai partai wong cilik yang berpihak pada rakyat. Sedangkan elit parpol pasti bisa berubah sedangkan rakyat itu tetap.

"Rakyat yang melihat. PDIP ini partai dengan loyalitas tinggi kami menyiapkan pemimpin dengan setulus hati ketika ada yang meninggalkan, bagian dari suatu tanggung jawab yang nanti rakyat yang akan menilai"

Sedangkan dengan berbagai manuver politik yang dilakukan Jokowi bahkan disebut pasang badan untuk pasangan calon tertentu, Hasto menyebut tugas pemimpin seharusnya melindungi dan harus netral.

"Akhirnya rakyat melihat juga tugas seorang pemimpin itu harusnya melindungi segenap bangsa tidak boleh berpihak. Apalagi jabatan presiden selaku kepala negara kepala pemerintahan dituntut untuk netral dan itu disampaikan oleh presiden. Maka tinggal rakyat menunggu apakah pemimpin ini satu kata dan perbuatan. Ini yang kita harapkan konsistensi dari seorang pemimpin," cetusnya.

Rakyat sambung dia menjadi penentu dalam pemilu termasuk memutuskan mana yang konsisten dan tidak konsisten, mana yang digerakkan oleh harapan rakyat mana yang digerakkan oleh ambisi orang perorang. ***