DEMOCRAZY.ID - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak semudah apa yang dipikirkan. Alasannya banyak tambang ilegal dibekingi oleh oknum aparat dan pejabat. Hal tersebut merespon solusi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang dikatakan dalam debat mengenai penyelesaian tambang ilegal di Indonesia dengan pencabutan IUP. "Bener cabut saja IUP-nya, nah mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sudah kirim tim ke lapangan, sudah putusan MA itu begitu. Bahkan KPK mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak yang ilegal, itu dibekingi aparat dan pejabat," kata dia dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, dikutip Selasa (23/1/2024). Mahfud mencatat setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini, terdapat 2.500 tambang ilegal yang ada di Indonesia. Kondisi tersebut tentunya telah menyebabkan deforestasi dengan skala yang cukup besar. "Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta
DEMOCRAZY.ID - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak semudah apa yang dipikirkan. Alasannya banyak tambang ilegal dibekingi oleh oknum aparat dan pejabat. Hal tersebut merespon solusi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang dikatakan dalam debat mengenai penyelesaian tambang ilegal di Indonesia dengan pencabutan IUP. "Bener cabut saja IUP-nya, nah mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sudah kirim tim ke lapangan, sudah putusan MA itu begitu. Bahkan KPK mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak yang ilegal, itu dibekingi aparat dan pejabat," kata dia dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, dikutip Selasa (23/1/2024). Mahfud mencatat setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini, terdapat 2.500 tambang ilegal yang ada di Indonesia. Kondisi tersebut tentunya telah menyebabkan deforestasi dengan skala yang cukup besar. "Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta