Kubu AMIN Ungkap Fakta Miris Usai Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye: Gubernur Sumbar Izin Cuti Dipersulit

DEMOCRAZY.ID - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Sumatera Barat (Sumbar), Rahmat Saleh menilai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye sebagai blunder.

“Iya itu pernyataan Pak Jokowi itu, itu memang blunder ya menurut kami ya (Jokowi) selaku kepala negara itu tidak seharusnya menyatakan seperti itu,” kata Rahmat di Bandar Udara Minangkabau, Padang, Sumbar, Kamis (25/1/2024).

Terlebih, dia mengungkapkan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kesulitan untuk mendapatkan cuti agar bisa mengikuti kampanye akbar bersama Anies hari ini.

“Pak Gubernur kami, Ketua DPP PKS, mengurus izin cuti sampai sekarang nggak keluar cutinya izinnya,” ungkap Rahmat.

“Apalagi semuanya ada pernyataan menteri boleh, presiden boleh, presiden siapa yang ngasih cuti?” tambah dia.

Rahmat menegaskan bahwa Gubernur Mahyeldi mesti mendapatkan izin cuti dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) untuk ikut berkampanye tetapi izinnya belum didapatkan.

“Kalau Gubernur cutinya harus ke Mendagri kan sekarang sampai hari ini nggak keluar nih cuti Pak Gubernur ini, beliau sudah di sini tapi belum bisa ikut kampanye, itu ketidakadilan demokrasi,” tandas Rahmat.

Sekadar informasi, Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan akan melakukan kampanye akbar di Gelanggang Olahraga (GOR) Haji Agus Salim, Padang, Sumbar hari ini.

Presiden Tak Boleh Memihak

Sorotan juga datang dari legislator DPR RI, Aria Bima. Ia menyebut presiden tidak bisa memihak salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden karena kepala negara harus berdiri di atas semua kelompok dan golongan.

"Ya kan beliau kepala negara, jadi nggak hanya kepala pemerintahan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu di sela acara Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (24/1/2024).

Ia mengatakan dengan menjadi kepala negara artinya Jokowi juga menjadi presiden seluruh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

"Ya presidennya Pak Ganjar, Pak Mahfud dan presidennya Pak Anies dan Cak Imin. Jadi bukan hanya presidennya Pak Prabowo dan Gibran," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia sesuai dengan konstitusi artinya Presiden Jokowi harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Artinya berdiri di atas semua kelompok dan golongan," katanya.

Meski demikian, ia enggan menilai perlu atau tidaknya pernyataan tersebut terlontar dari Presiden Jokowi.

"Saya tidak bisa berkomentar. Hanya saya sampaikan tumpah darah Indonesia yang artinya ya berdiri di atas semua kelompok dan golongan termasuk kelompok di dalam kita berkumpul dan berpolitik," katanya.

Sumber: Suara