Ketua BEM UGM, BEM Unpad, dan Eks Ketua BEM UI Sepakat Sebut Jokowi Memalukan!

DEMOCRAZY.ID - Ketua BEM dari beberapa universitas di Indonesia angkat suara menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo dan Jokowi yang menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.

Sebelkumnya, Jokowi menyatakan presiden dapat memihak dan presiden boleh kampanye dalam pemilu. 

Tak hanya presiden, dia mengatakan menteri juga diperbolehkan memihak dan berkampanye asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi di Halim bertanya balik kepada wartawan. 

"Saya tanya, memihak nggak?" katanya. Ia mengingatkan lagi yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

Berikut kompilasi dari tanggapan Ketua BEM sebagai berikut.

Ketua BEM UGM

Gielbran M. Noor selaku Ketua BEM UGM tidak membenarkan pernyataan dan tindakan yang dilakukan Jokowi. 

Ia membenarkan, presiden memang diperbolehkan berkampanye dan berpihak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Selain tidak boleh menyalahgunakan fasilitas negara, presiden juga tidak boleh mengkampanyekan keluarga sedarah sampai tingkat tiga derajat. 

Pernyataan Jokowi tersebut semakin mempertegas demokrasi Indonesia masih berada dalam level cacat. 

Selain itu, pernyataan Jokowi juga membuktikan kebenaran terhadap gelar yang diberikan rekan-rekan BEM UGM sebagai “Alumnus UGM paling Memalukan”.

“Beliau (Jokowi) memang alumnus UGM paling memalukan ditambah dengan statement ini dan sebagai seorang adik sangat menyayangkan,” kata Gielbran kepada Tempo.co, pada Jumat, 26 Januari 2024.

Gielbran juga menegaskan, pernyataan Jokowi tidak mencerminkan etika sama sekali dalam berpolitik. 

Sebab, pada awal 2023, Jokowi menyatakan, ASN tidak boleh memihak dan tidak boleh berkampanye. Namun, beberapa hari sebelum pencoblosan, Jokowi menegasikan apa yang disampaikan. 

Gielbran pun menyatakan, pemimpin negara sekaligus ayah dari calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka ini harus mundur dari jabatannya. 

Ketua BEM Unpad

Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) 2023, Mohamad Haikal Febriansyah menilai pernyataan Jokowi adalah hal yang memalukan.

“Pernyataan Jokowi itu memalukan mengingat posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selama ini kita kerap mendengar himbauan terkait ASN dan aparat negara dituntut harus netral, tetapi justru orang yang paling tinggi kekuasaannya dalam pemerintahan mengatakan ia boleh melakukan kampanye. Itu kan kontradiksi dengan apa yang diarahkan kepada bawahannya,” kata Haikal, pada 27 Januari 2024.

Tindakan Jokowi itu, menjadi aneh ketika aparat negara yang menggembar-gemborkan pemilu damai, tetapi presiden sendiri membuatnya berpotensi tidak damai. 

Meskipun Jokowi menggunakan Pasal 299 UU Pemilu untuk mendukung pernyataannya, tetapi dalam Pasal 282 UU yang sama melarang pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negara, serta kepala desa membuat keputusan atau bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. 

Pasal 283 dalam aturan itu juga melarang pejabat negara mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan peserta pemilu.

“Jadi jika Jokowi mau berkampanye dan mendukung salah satu paslon, ia harus mundur atau setidaknya cuti dari jabatannya,” ujar Haikal.

Eks Ketua BEM UI

Mantan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang juga angkat suara terkait pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye. 

Melki berterima kasih kepada Jokowi lantaran sudah memihak sehingga publik tidak perlu menebak keberpihakannya dalam Pemilu 2024. 

Bahkan, ia juga mengucapkan selamat kepada Jokowi yang mengakhiri kekuasaannya dengan tidak hormat dan memalukan. 

“Terima kasih Presiden Jokowi sudah secara terang menunjukkan keberpihakan. Publik yang selama ini hanya menerka-nerka adanya keberpihakan negara jadi tak bingung lagi. Selamat Presiden @jokowi, akhir kekuasaan anda betul-betul diakhiri dengan tidak hormat dan memalukan,” tulis mantan Ketua BEM UI melalui akun X pribadi @namasayamelki, pada 24 Januari 2024.

Sumber: Tempo