DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024. Lantas, bagaimana tanggapan dari organisasi sipil? Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, mengkritik pernyataan Jokowi tentang Presiden dan menteri boleh berpihak di pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Ia menyebut pernyataan itu berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden menteri, dan seluruh pejabat di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan dalam Pemilu 2024. Selain itu, ia juga menyebut ucapan Jokowi berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan. "Kami mendesak Presiden Jokowi menarik pernyataan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Januari 2024 Apalagi, dia melanjutkan, Presiden Jokowi memilik
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024. Lantas, bagaimana tanggapan dari organisasi sipil? Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, mengkritik pernyataan Jokowi tentang Presiden dan menteri boleh berpihak di pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Ia menyebut pernyataan itu berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden menteri, dan seluruh pejabat di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan dalam Pemilu 2024. Selain itu, ia juga menyebut ucapan Jokowi berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan. "Kami mendesak Presiden Jokowi menarik pernyataan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Januari 2024 Apalagi, dia melanjutkan, Presiden Jokowi memilik