'Jokowi Memihak, Kabinet Bergejolak'

'Jokowi Memihak, Kabinet Bergejolak'

Berbicara di depan Menteri Pertahanan cum capres Prabowo Subianto, Joko Widodo dengan gamblang menyatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak. Asalkan, kata Jokowi, tidak memakai fasilitas negara saat kampanye.

“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini (berpihak) enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi usai serah terima pesawat Super Hercules C-130J-30 dari Kemenhan ke TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Ucapan Jokowi seakan kian menegaskan dukungan politiknya terhadap Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024. Gibran bisa melenggang sebagai cawapres berkat putusan cacat etik Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin pamannya, Anwar Usman.

Pernyataan Jokowi bahwa presiden dan menteri boleh berpihak pun dianggap sebagai bukti kesekian kalinya dari inkonsistensi eks Wali Kota Solo itu dalam bersikap. Padahal, sebelumnya pada 22 Oktober 2023, Jokowi mengatakan tidak berpihak dan mendukung semua paslon. Ia juga menggaungkan ajakan netral, khususnya untuk ASN, pada 1 November dan 30 Desember 2023.

“Kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik sampaikan, baik ASN, TNI, Polri, harus bersikap netral dan tidak memihak.” - Jokowi dalam Rapat Konsolidasi Nasional Persiapan Pemilu, 30 Desember 2023

Menuai reaksi negatif dari berbagai pihak, Jokowi buru-buru memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan, ucapannya mengacu pada Pasal 281 dan 299 UU Pemilu.

Pasal 281

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 299

(1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

“[Jadi ucapan itu] jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan karena ditanya,” ujar Jokowi.

Namun, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo menilai, pernyataan Jokowi tidak bisa hanya dilihat dari kacamata UU Pemilu, tapi juga dari sisi falsafah kepemimpinan yang menempatkan presiden sebagai imam seluruh rakyat, maupun dari sisi etis yang memosisikan presiden sebagai pelayan rakyat karena telah mengucapkan sumpah jabatan untuk berbakti kepada bangsa.

Atas dasar itu, PP Muhammadiyah mendesak agar Jokowi mencabut pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan berpihak. Lebih lanjut, menurut pakar hukum Universitas Andalas Feri Amsari, sekalipun UU Pemilu membolehkan presiden berkampanye, namun Jokowi berpotensi melanggar Pasal 5 angka 6 UU Penyelenggara Negara Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sebab keberpihakan Jokowi bersinggungan dengan kepentingan pemenangan anaknya, Gibran.

Pasal 5

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

(6) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dia (Jokowi) kampanye untuk kepentingan keluarga,” kata Feri.

Sekalipun Jokowi telah mengklarifikasi, syak wasangka bahwa ia tak akan netral justru makin mengental. Apalagi sebelumnya Jokowi tampak terkesan membela Prabowo usai debat pilpres ketiga.

Jokowi menilai debat ketiga banyak diwarnai serangan personal (merujuk ke pernyataan capres Anies Baswedan soal penguasaan lahan Prabowo) dan meminta format debat dievaluasi.

“Saya menyesal luar biasa ketika Pak Jokowi komentar tentang debat. Itu bukan domainnya sebagai presiden, kecuali kalau dia juru bicara capres. Jangan sampai nanti turun pangkat jadi buzzer,” ujar Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba, yang pernah menjadi relawan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Sumber kumparan di lingkar Istana menyatakan, sikap berpihak Jokowi itu membuat gerah para menteri yang tidak terafiliasi dengan paslon 02. Mereka berancang-ancang mundur dari kabinet.

Menko Polhukam sekaligus cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD, menjadi menteri yang pertama kali menyuarakan kesiapan mundur. Ia tengah menyiapkan proses transisi dan ingin berpamitan kepada Jokowi secara baik-baik.

“Kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saat yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” kata Mahfud.

Keputusan yang diambil bersama Ganjar itu demi menghindari konflik kepentingan dan penggunaan fasilitas negara. Selama tiga bulan masa kampanye, Mahfud menegaskan tak sekalipun menggunakan fasilitas negara.

“[Tapi] ada gejala pejabat [lain] tidak se-fair saya. Di dalam melaksanakan tugas masih mencampur aduk keperluan politik dan tugas jabatan,” ucap Mahfud.

Menurut sumber, Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri untuk Presiden Jokowi pada Jumat (26/1). Namun Mensesneg Pratikno menyatakan belum menerima surat pengunduran diri Mahfud.

Sumber lain di kalangan Istana berujar, Mahfud kemungkinan pamit kepada Jokowi pekan ini. Masih menurut sumber itu, mundurnya Mahfud bakal berefek domino.

Langkah Mahfud nanti kemungkinan diikuti menteri-menteri lain seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Langkah mundur Pak Mahfud jadi pemantik dari menteri lain untuk mundur,” ujar Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, Kamis (25/1).

Menteri-Menteri Teknokrat Ingin Mundur

Kabar Sri Mulyani dkk hendak mundur dari kabinet santer terdengar tiga pekan terakhir. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri merupakan salah satu tokoh yang mengembuskan kabar tersebut dalam sebuah diskusi pada 13 Januari.

Faisal menyebut menerima informasi dari “orang dalam pemerintah maupun elite-elite partai”. Khusus terkait Sri Mulyani, Faisal bahkan sampai menghubungi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto untuk menyambut Sri Mulyani kembali ke kampus usai mundur dari kursi menteri.

“Secara bergurau, saya sampaikan kepada dekan FEB UI,  ‘Siap-siap menyambut Ibu Sri Mulyani di kampus,’” kata Faisal saat berbincang dengan kumparan di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/1). Faisal pernah jadi kolega Sri Mulyani di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI.

Sumber kumparan di lingkup Kemenkeu menyebut, niat hengkang Sri Mulyani dipicu tuntutan tak logis terhadap institusinya. Menurutnya, pada akhir 2023, ada perintah dari Istana agar Kemenkeu menyediakan tambahan anggaran untuk Presiden Jokowi pada 2024. Tambahan dana itu disinyalir salah satunya untuk program bagi-bagi bansos.

Instruksi penambahan anggaran itu datang saat APBN 2024 sudah diketok pada September 2023. Jika hendak mengikuti instruksi tersebut, perlu realokasi pada pos anggaran lain. Informasi ini juga didengar Faisal Basri.

“Memang ada upaya Pak Jokowi menggunakan APBN untuk kepentingan yang tidak tercantum dalam APBN yang sudah diketok. Yang bertanggung jawab kan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan. [Mereka] disuruh akrobat. Kalau suatu waktu hal itu diungkap oleh pemerintahan yang akan datang, risikonya bukan sekadar integritas, tapi juga hukum,” jelas Faisal.

Di luar permintaan tambahan dana, anggaran belanja bansos memang sudah naik pada APBN 2024. Nilainya mencapai Rp 157,3 triliun atau bertambah Rp 10,8 triliun dibanding realisasi APBN 2023.

Bansos-bansos tersebut sudah diguyur sejak awal tahun seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bansos Beras, dan Bansos Ganti Rugi Petani (El Nino). Khusus bansos beras dan El Nino, telah diputuskan untuk diperpanjang sampai Juni 2024—bertepatan dengan jadwal pemungutan suara kedua jika pilpres berlangsung dua putaran.

“Terkesan semua kebijakan diarahkan untuk membantu pemenangan 02. Sekarang bansos sedang bertebaran. Mungkin akan ada lagi bansos varian lain,” kata Ari.

Meski pemberian bantuan sosial begitu masif, namun menurut sumber kumparan di lingkar Istana, Menteri Sosial Tri Rismaharani—yang notabene kader PDIP—justru tidak dilibatkan.

Faktor lain yang memicu keinginan mundur Sri Mulyani disebut-sebut terkait perbedaan pendapatnya dengan Prabowo soal anggaran pertahanan. Terakhir, Kemenkeu tidak menyetujui pembelian 12 jet bekas dari Qatar, Mirage 2000-5, yang bernilai sekitar Rp 12,5 triliun.

“Penundaan [pembelian] itu terkait dengan kapasitas fiskal. Artinya itu adalah keputusan Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Pertahanan,” ujar jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Saat debat capres 7 Januari lalu, Prabowo turut menyinggung Sri Mulyani ketika menjawab pertanyaan soal penurunan kinerja pertahanan Indonesia. Prabowo menyatakan, salah satu faktornya karena banyak anggaran yang harus di-refocusing, khususnya saat pandemi COVID-19.

“Jadi banyak yang kita (Kemenhan) ajukan, tidak disetujui Menkeu,” kata Prabowo.

Namun, menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta, keputusan alutsista mana yang akan dibeli merupakan kewenangan Kemenhan.

Sumber kumparan di lingkungan Kemenkeu berujar, Sri Mulyani telah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan rencana mundurnya. Namun, Megawati disebut meminta Sri Mulyani menahan diri, sebab mundurnya Sri Mulyani bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, yang pada akhirnya berpotensi menyulut instabilitas sosial.

Terkait pertemuan Sri Mulyani dan Megawati tersebut, kumparan menghubungi para elite PDIP seperti Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun untuk bertanya lebih lanjut, namun sampai saat ini belum ada yang merespons.

Sri Mulyani dan Megawati sudah saling kenal sejak lama. Suatu waktu, Sri Mulyani bahkan menyebut bahwa Megawatilah yang membuatnya bisa berkiprah di dunia internasional, sebab Megawati yang kali pertama menugaskannya sebagai Direktur Eksekutif IMF mewakili negara-negara Asia Tenggara pada 2002. Kala itu, Megawati menjabat sebagai Presiden RI.

“Banyak yang bilang, separuhnya Jokowi ada pada Sri Mulyani. Jokowi dipercaya di komunitas internasional karena Sri Mulyani,” kata Faisal Basri.

Sri Mulyani, menurut sumber lain, masih pikir-pikir soal keinginannya mundur dari kabinet, dengan mempertimbangkan kredibilitas APBN 2024. Terkait hal ini, kumparan menghubungi dan mendatangi kantor Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo, namun belum berbalas.

Prastowo sendiri dalam satu cuitannya di medsos X pada 12 Januari seolah mengisyaratkan bakal mundur dari posisinya sebagai Jubir Kemenkeu.

“Izinkan saya menyampaikan pemberitahuan. Akun ini akan sepenuhnya merupakan akun pribadi saya dan tidak terkait institusi dan pihak mana pun. Termasuk atribusi saya di sini hanya sebagai pribadi dan tidak mewakili siapa pun,” tulis Prastowo.

Sri Mulyani sendiri tak menjawab gamblang soal kabar rencana mundurnya dari kabinet. “Saya bekerja saja,” ujarnya usai mengikuti rapat di Istana, Jumat (19/1).

Kabar soal niat mundur menteri turut menyasar Menlu Retno Marsudi. Salah satu pemicunya, menurut sumber di lingkar Istana, karena Retno kurang sreg dengan langkah Prabowo soal perdamaian Ukraina dan Rusia.

Dalam International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue di Singapura pada 3 Juni 2023, Prabowo mengusulkan proposal perdamaian yang berintikan: 1) Gencatan senjata Rusia-Ukraina; 2) Desakan agar pasukan Ukraina dan Rusia mundur 15 km dari titik gencatan senjata untuk membentuk wilayah demiliterisasi; dan 3) Usulan penyelenggaraan referendum oleh PBB untuk menentukan apakah warga di zona demiliterisasi ingin bergabung dengan Rusia atau Ukraina.

Proposal damai ala Prabowo itu langsung ditolak oleh Ukraina. Dubes Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, menyatakan tidak ada wilayah Ukraina yang berada dalam sengketa dengan Rusia sehingga referendum tidak mungkin dilakukan.

Proposal Prabowo malahan seolah melegitimasi agresi Rusia ke Ukraina. Padahal dalam Sidang Umum PBB pada Februari 2023, Indonesia termasuk dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina, serta mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

Di tengah isu rencana mundur sejumlah menteri pertengahan Januari ini, Jokowi menunjuk Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai Menlu Ad Interim selama Retno menghadiri sesi debat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, pada 21–22 Januari 2024.

Budi Arie merupakan pendiri dan pemimpin organ relawan Projo yang kini mendukung Prabowo-Gibran. Ia belum setahun menjabat Menkominfo menggantikan Johnny Plate, eks menteri asal NasDem yang terjerat kasus dugaan korupsi BTS.

“Pola penunjukan menteri ad interim selalu orang dekat Pak Jokowi. Sebelumnya, [Menhub] Pak Budi Karya tugas ke luar negeri (Korsel dan China), menteri ad interimnya Bahlil,” kata Faisal.

Bahlil Lahadalia ialah Menteri Investasi dan kader Golkar yang mendirikan Media Center Indonesia Maju untuk menepis serangan negatif ke pemerintah Jokowi.

Namun, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menegaskan penunjukan Menteri Ad Interim sama sekali tak terkait isu mundurnya menteri-menteri.

“Apa yang disebut sebagai isu [menteri] mengundurkan diri itu tak pernah terjadi… Sampai saat ini, menteri-menteri bekerja menyelesaikan tugasnya masing-masing," kata Ari.

Faisal Basri menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri ESDM Arifin Tasrif juga berpotensi mundur dari kabinet. Alasannya, Basuki kerap dibebani proyek infrastruktur sementara dananya tidak mencukupi. 

Sementara Arifin disebut mendapat banyak intervensi dalam kerjanya. Salah satu indikasinya ketika Arifin mengimbau penghentian izin pembangunan smelter nikel baru berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) pada Agustus 2023.

Menurut Faisal, jumlah menteri yang didorong mundur belum termasuk menteri dari koalisi paslon 03 (PDIP dan PPP) dan 01 (NasDem dan PKB). Sehingga jika ditotal, jumlahnya mencapai belasan.

Sumber di lingkup TPN Ganjar-Mahfud menyatakan, PDIP membebaskan kader-kadernya di kabinet untuk mengambil keputusan, apakah hendak mundur atau tidak. Di sisi lain, ada anggapan bahwa menteri–menteri dari PDIP yang masuk kabinet merupakan hasil penugasan partai, sehingga tak mungkin keputusan mundur dipasrahkan ke masing-masing individu.

Hasto mengakui menteri-menteri PDIP merasa tidak nyaman di kabinet. Hal ini pun diulas kumparan dalam lipsus edisi Kabinet Canggung di Ujung Periode Jokowi yang mengungkap kondisi kabinet yang kikuk. Komunikasi antarmenteri yang sudah berkubu-kubu sesuai situasi pilpres tak lagi berlangsung cair.

Kabinet Canggung di Ujung Periode Jokowi

Jokowi restui anggota kabinetnya rangkap urusan di kontestasi Pilpres 2024. Para menteri notabene berasal dari parpol penyokong kubu capres berbeda. Ini disinyalir bikin suasana kikuk. Bagaimana kubu-kubu politik terjadi antarmenteri? Apa dampaknya?

Walau demikian, Hasto menyatakan menteri-menteri PDIP akan tetap fokus bekerja di kabinet hingga akhir periode. PDIP beralasan tak ingin memicu instabilitas politik.

“Kita lihat zaman Pak Harto ketika situasi politik diwarnai mundur massal menteri kemudian terjadi instabilitas politik. Terlebih ketika benih-benih gerakan mahasiswa sudah ada,” kata Hasto.

Di sisi lain, menurut Ari Junaedi, “Kalau menteri mundur massal, ini menunjukkan adanya distrust, ketidakpercayaan dari publik.”

Jokowi menegaskan, kabinet tetap bekerja seperti biasa. Menurutnya, para menteri intens melakukan rapat, dan tidak pernah ada masalah dalam setiap rapat itu.

“Kita tiap hari, dari pagi, siang, malam, rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu enggak ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam, gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri, juga enggak ada masalah,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, tidak soal bila ada menteri yang berniat mundur. Bahkan, menurut Luhut, sudah ada menteri yang sempat ditawari untuk berhenti, namun sampai saat ini masih bekerja.

“Sudah ditawarin mundur, nggak mundur-mundur,” kata Luhut tanpa menyebut siapa menteri yang ia maksud.

Ari menilai, Jokowi tengah memasang strategi politik sandera terhadap para menteri yang diisukan mundur. Ia diduga menunggu menteri-menteri itu mundur ketimbang me-reshuffle mereka agar citranya tetap baik.

“Kalau memecat menteri, risikonya jauh lebih besar. Justru dia akan menunggu momentum menteri mundur. Ini gaya politik Solo, politik Pak Jokowi. Dia terkesan lemah, tapi di dalamnya ada nafsu kekuasaan yang tak terbendung,” nilai Ari.

Tak cukup di situ, Ari meyakini Jokowi juga memiliki berbagai rencana untuk mengantisipasi reaksi masyarakat bila sejumlah menterinya benar-benar mundur. Jika tanggapan masyarakat dominan negatif, menurut Ari, bisa saja Jokowi akan merayu PDIP.

“Kalau kemarin hanya kirim bunga anggrek ungu [saat ulang tahun Megawati], mungkin dia kemudian akan mendatangi langsung [Megawati] dengan muka tebal demi rekonsiliasi politik,” ucap Ari.

Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai, jika para menteri yang tidak terafiliasi paslon 02 benar-benar mundur, maka hal itu bisa berpengaruh terhadap suara Prabowo-Gibran.

“[Efek] Pak Jokowi yang berpengaruh besar terhadap limpahan suara pendukung ke paslon 02 bisa saja berkurang. Artinya, kalau ada presepsi negatif bahwa Pak Jokowi dinilai memperkeruh situasi internal kabinet, mungkin publik yang selama ini respek bisa goyang iman politiknya,” kata Adi.

Sumber: Kumparan