Jokowi Didesak Ungkap Rekam Medis Kesehatan Mental Dirinya, Kenapa?

DEMOCRAZY.ID - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didesak membuka rekam jejak kesehatan mental dirinya. 

Hal itu merespons inkonsistensi pernyataan Jokowi yang dinilai membahayakan demokrasi.

“Kami mempertanyakan kesehatan beliau terkait cawe-cawe dan kegilaan politik dinasti yang mungkin akan terjadi,” kata Sekjen Poros Transisi Indonesia Satya Purwanto di Gedung DPD, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024.

Satya mengatakan pihaknya sengaja menemui Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD untuk menyampaikan aspirasi itu. 

Poros Transisi Indonesia meminta DPD bersurat pada Jokowi untuk membuka rekam jejak kesehatan mental. 

“Kami sangat khawatir soal proses pemilu ini karena semakin vulgar cawe-cawe politik Jokowi,” ujar dia.

Menurut Satya, ada potensi kesehatan mental Jokowi bermasalah. Hal itu terbukti dari ucapan Jokowi yang kerap bertentangan di satu waktu dengan waktu lainnya.

“Presiden berkali-kali melakukan yang tidak sesuai antara kata dan perbuatan. Kami khawatir ada masalah psikis karena kerap berbohong,” ucap dia.

Satya mencontohkan pernyataan Jokowi bahwa aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pejabat negara wajib netral. Namun belakangan Jokowi menyatakan dirinya boleh memihak dan berkampanye.

“Sehingga kami datang ke DPD sebagai lembaga legislasi nasional yang punya kewenangan menyerap aspirasi rakyat,” tutur dia.

'ASN Dipaksa Netral, Presiden Malah Memihak: Jokowi Sakit Mental?'

'ASN Dipaksa Netral, Presiden Malah Memihak: Jokowi Sakit Mental?'

Aparatur Sipil Negara (ASN) belakangan ini harus rela menerima kenyataan pahit. Di saat seluruh ASN dipaksa harus netral dalam perhelatan Pilpres, Presiden Jokowi malah terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Presiden yang seharusnya memberikan teladan kepada ASN agar tetap netral, justru kini berbanding terbalik. Aneh bin ajaib.

"Biadab," protes salah seorang abdi negara di Kementerian Dalam Negeri yang sengaja tidak dipublikasikan identitasnya. 

ASN itu tak habis pikir di saat semua pegawai negeri dipaksa netral, tetapi Jokowi malah asyik memihak ke pasangan capres-cawapres nomor urut 2. 

"Lalu apa gunanya kita belajar hukum, apa manfaatnya kita belajar etika, apa gunanya kita menjaga moral," ketus ASN tersebut.

Kekesalan serupa juga datang dari seorang ASN yang sudah cukup lama berkarir di Kementerian BUMN. 

Menurut ASN yang enggan disebutkan namanya itu, sikap memihak yang dipertontonkan Jokowi justru menimbulkan kontroversi di kalangan ASN. 

Ada yang suka tetap tak sedikit pula yang tidak suka, tergantung pada preferensi politik masing-masing ASN. Perbedaan inilah yang rawan akan menimbulkan kegaduhan di antara sesama ASN.

Menanggapi hal tersebut, kritikus politik Faizal Assegaf malah menduga ada yang salah dengan kondisi kejiwaan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi kemungkinan sudah mengalami depresi dan sakit mental. 

"Bukan mustahil dialami Jokowi. Publik harus tahu itu. Hasilnya harus diumumkan," terang Faizal Assegaf dalam program Kontroversi Metro TV, (26/2024).

Dikatakan Faizal, sangat mungkin Jokowi mengalami tekanan berat hingga depresi mengingat banyaknya persoalan politik yang harus dihadapi. 

Tampaknya, ada kecemasan luar biasa yang mendera Jokowi hingga menimbulkan kepanikan.

Akibatnya, kecemasan tersebut menjadi sikap panik, hingga melakukan kegilaan politik. 

"Maka melanggar netralitas, etika, bahkan tabrak aturan hukum, lalu dia nilai wajar. Apalagi beban menangkan anak di Pilpres. Ini berat," ungkap Faizal.

Buktinya, sambung Faizal, sudah banyak komentar tokoh dan pakar bicara soal hukum, etika, moralitas dan martabat negara, tetapi tak pernah direspon Presiden.

Faizal pun menyebut sudah banyak contoh pemimpin dunia yang juga pernah mengalami depresi dan sakit mental. 

“Ini bukan hal baru. Mereka tak peduli masa depan bangsa," kata Faizal mengingatkan.

Sumber: MediaIndonesia