Jokowi Buka Suara Soal Debat Capres, Tak Terima Ini Terjadi!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal panasnya debat Calon Presiden (Capres) pada akhir pekan lalu. 

Jokowi tak terima apabila debat justru menyerang personal bukan subtansi.

"Yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya gak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi gak apa-apa," kata Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Sementara yang terjadi, kata Jokowi serangan lebih mengarah kepada personal bukan substansi. 

"Tapi kalo sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lain saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. saya kira akan banyak yang kecewa," kata Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi meminta format debat harus disesuaikan dengan lebih baik, supaya bisa lebih mengedukasi masyarakat. 

"Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling serang gak apa - apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal, saya kira gak baik dan gak mengedukasi," tegas Jokowi.

Terkait dengan rasio utang, Jokowi menegaskan kini masih dalam kondisi aman. 

Saat ini juga masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan Negara, yakni maksimal 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai catatan, Rasio utang Indonesia pun tercatat mengalami perbaikan signifikan. 

Per akhir November 2023, debt to GDP ratio utang RI adalah 38,11%, dengan nilai utang mencapai Rp 8.041 triliun.

Rasio itu lebih baik dari posisi Desember 2022 yang mencapai 39,7%. Demikian juga turun dari puncak debt to GDP di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7%. 

"Undang-Undang kan memperbolehkan sampai maksimal 60%, dan kita juga harus melihat bahwa utang kita di banding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40% kan," kata Jokowi.

"Ingat negara besar itu sudah 260%, ada yang 220%, di tetangga kita nggak saya sebut negaranya ada yang 120%, ada yang 66%," kata Jokowi.

Menurut eks Gubernur DKI Jakarta ini, hal terpenting adalah utang yang dipakai harus produktif. Memberikan keuntungan kepada negara dan bisa terus dibayarkan. 

"Saya kira yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan kepentingan yg produktif yg bisa memberikan return kepada negara sehingga negara bisa membayarnya, dengan juga ada kenaikan gdp kita dari tahun ke tahun periode ke periode saya yang yg penting itu," kata Jokowi.

Terkait dengan skor Kementerian Pertahanan di bawah 5, Jokowi tidak mau menjawab. 

Dia menyerahkan kepada Prabowo Subianto untuk menjawab langsung.

Sumber: CNBC