DEMOCRAZY.ID - Presiden Jokowi akhirnya menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. Dia mengaku membolehkan menteri Kabinet Indonesia Maju ikut kampanye Pilpres 2024. "Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Namun demikian, terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, seorang presiden hendak turut berkampanye dan berpihak kepada pasangan calon, maka dia harus mengambil. "Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," t
Jelang Mahfud Mundur Kabinet, Jokowi Justru Terang-Terangan 'Dukung' Menteri Ikut Kampanye Pilpres 2024
Januari 24, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Presiden Jokowi akhirnya menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. Dia mengaku membolehkan menteri Kabinet Indonesia Maju ikut kampanye Pilpres 2024. "Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Namun demikian, terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, seorang presiden hendak turut berkampanye dan berpihak kepada pasangan calon, maka dia harus mengambil. "Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," t