DEMOCRAZY.ID - Iklan Kementerian Pertahanan satu halaman penuh di Harian Kompas yang menampilkan wajah dan klaim keberhasilan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan memicu kontroversi. Iklan itu terbit pada Senin (8/1/2024), atau hanya sehari usai debat calon presiden yang menyorot kinerja menteri pertahanan itu. Petinggi Harian Kompas membuat klaim bahwa iklan itu tidak terkait pencalonan Prabowo dalam Pilpres 2024 karena “materinya berasal dari Kementerian Pertahanan”. Namun pakar pemilu menilai alasan itu justru problematik karena pencitraan capres selama Pilpres tidak semestinya dibiayai anggaran negara. Bawaslu menyatakan akan mendalami persoalan ini. Adapun Kementerian Pertahanan dan para pihak di sekitar pencalonan Prabowo belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan BBC News Indonesia. Kontroversi iklan Kemhan di Harian Kompas dipicu ketiadaan Peraturan KPU yang secara rinci melarang publikasi berkaitan capres atau cawapres berstatus pejabat negara, k
DEMOCRAZY.ID - Iklan Kementerian Pertahanan satu halaman penuh di Harian Kompas yang menampilkan wajah dan klaim keberhasilan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan memicu kontroversi. Iklan itu terbit pada Senin (8/1/2024), atau hanya sehari usai debat calon presiden yang menyorot kinerja menteri pertahanan itu. Petinggi Harian Kompas membuat klaim bahwa iklan itu tidak terkait pencalonan Prabowo dalam Pilpres 2024 karena “materinya berasal dari Kementerian Pertahanan”. Namun pakar pemilu menilai alasan itu justru problematik karena pencitraan capres selama Pilpres tidak semestinya dibiayai anggaran negara. Bawaslu menyatakan akan mendalami persoalan ini. Adapun Kementerian Pertahanan dan para pihak di sekitar pencalonan Prabowo belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan BBC News Indonesia. Kontroversi iklan Kemhan di Harian Kompas dipicu ketiadaan Peraturan KPU yang secara rinci melarang publikasi berkaitan capres atau cawapres berstatus pejabat negara, k