Ide Giant Sea Wall Prabowo Tidak Relevan, WALHI: Sesat Pikir Pembangunan, Merugikan Nelayan Pesisir Utara Jawa!

DEMOCRAZY.ID - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar seminar nasional yang membahas percepatan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang merupakan arahan dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan oleh Airlangga Hartarto bahwa dalam 3 hari Prabowo meminta untuk menyiapkan seminar membahas pembanggunan giant sea wall di sepanjang pantai Utara Jawa.

Akan tetapi ide giant sea wall Prabowo tidak relevan, di mana Walhi mengatakan jika hal ini akan menghancurkan perairan dan merugikan nelayan pesisir Utara Jawa.

Sedangkan Menko Perekonomian berdalih jika ide giant sea wall Prabowo mendesak dikebut lantaran kawasan Jawa Utara yang mencakup 5 wilayah pertumbuhan, 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus dan 5 wilayah pusat pertumbuhan sering terganggu banjir rob.

Walhi menjelaskan jika rencana pemerintah yang akan membangun kembali tanggul laut dengan cara mereklamasi laut adalah sesat pikir pembangunan.

Menurut Walhi melalui rilis resminya, proyek tersebut tidak akan menjawab akar persoalan kehancuran ekologis Pulau Jawa yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan industri ekstraktif baik di darat maupun di pesisir, laut dan pulau kecil.

Selama ini, wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, telah dibebani izin industri skala besar yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah secara cepat. 

Jika Pemerintah ingin menghentikan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa, maka solusinya bukan dengan membangun tanggul laut raksasa, tetapi dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa.

Dengan pembanggunan giant sea wall akan mempercepat kebangkrutan sosial sekaligus kebangkrutan ekologis Pulau Jawa karena memperluas kehancuran dari daratan ke pesisir, laut dan pulau kecil.

Krisis di perairan Utara Jawa lebih jauh dampak dari pembangunan proyek giant sea wall juga akan wilayah tangkapan ikan ratusan ribu nelayan tradisional, karena proyek ini akan membutuhkan pasir laut yang tidak sedikit. 

Berkaca pada proyek reklamasi Teluk Jakarta, giant sea wall akan memperluas kerugian dan kehilangan ekonomi yang dirasakan oleh nelayan dan para pelaku perikanan lainnya di pesisir Utara Jawa.

Tidka hanya itu, proyek ini juga akan menghancurkan eksosistem mangrove yang selama ini terjadi di pesisir utara Jawa. 

Kehilangan mangrove ini menjadi ironis di tengah kampanye dan diplomasi pemerintah Indonesia yang gencar ke dunia internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat mangrove dunia sebagai upaya dari mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

Sedangkan Indonesia sendiri di perhelatan COP28, terpilih menjadi Ketua Bersama Aliansi Mangrove untuk Iklim atau Mangrove Alliance for Climate (MAC), di mana aliansi ini beranggotakan 34 negara yang dianggap berkomitmen pada restorasi dan konservasi mangrove.

Proyek ini merupakan solusi palsu krisis iklim karena bertentangan dengan upaya pemulihan ekosistem mangrove sebagai bagian penting dari upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

“Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah, selain menghentikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall,” tulis Walhi.

Mengatasi banjir rob dan pemnurunan peneurunan permukaan tanah juga telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta.

Anies Baswedan mengungkapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahwa dalam mengatasi penurunan permukaan tanah salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah menghentikan eksploitasi penggunaan air tanah.

“Dengan penghentikan eksplitasi air tanah dari penelitian JICA, efektif dalam menanggulangi penurunan permukaan tanah,” terang Anies.

Selain itu juga dengan melakukan penanaman mangrove yang akan membantu dalam mengatasi banjir rob.

“Dengan membangun tanggul bukanlah satu-satunya solusi, namun harus ada usaha menganti ekstrasi air tanah yang massiv,” tambahnya.

Sumber: Disway