Heboh di Debat Capres, Migas Natuna Ternyata Diburu Asing

DEMOCRAZY.ID - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan bakal mengeksploitasi sumber gas bumi yang berada di Natuna Utara apabila terpilih sebagai Presiden pada pemilu 2024 ini. 

Hal tersebut ia sampaikan dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024).

Semula Ganjar ingin merevitalisasi pengambilan keputusan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). 

Pasalnya, selama ini prosedur pengambilan keputusan di ASEAN sangat rumit karena harus berdasarkan konsensus.

Oleh sebab itu, Ganjar berharap pengambilan keputusan di ASEAN tidak lagi berdasarkan konsensus bersama. 

Hal ini penting untuk menyelesaikan persoalan keamanan di ASEAN terkait konflik Laut China Selatan.

"Lalu alutsista Angkatan Laut harus jadi prioritas. Lalu kalau saya jadi Presiden, gas di Natuna Utara mesti harus dieksploitasi dari kita sendiri untuk menunjukkan power kita kepada dunia," ujar Ganjar.

Adapun, Wilayah Kerja Migas yang dimaksud Ganjar berada di perairan Natuna Utara adalah Blok Tuna. 

Blok Tuna sendiri saat ini pengembangannya masih terganjal menyusul hengkangnya perusahaan asal Rusia yakni Zarubezhneft di proyek tersebut.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengungkapkan proses pencarian operator pengganti Zarubezhneft di Blok Tuna masih berlangsung. 

Dari proses tersebut, diketahui ada beberapa perusahaan yang menaruh minat menggantikan Zarubezhneft.

Nanang pun berharap proses divestasi Zarubezhneft di Blok Tuna dapat segera tuntas pada tahun ini. 

Pasalnya, gas yang diproduksikan dari Blok Tuna sendiri telah memiliki calon pembeli dari Vietnam.

"Kalau gasnya nanti rencananya akan disalurkan ke Vietnam. Memang ada batas waktu ya, mudah mudahan di tahun ini selesai dari kepastian siapa," ujar Nanang ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa (2/1/2024).

Sebagai informasi, Blok Tuna dioperatori oleh perusahaan asal Inggris Harbour Energy melalui Premier Oil Tuna B.V. 

Sementara Zarubezhneft sendiri merupakan perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang memegang hak partisipasi sebesar 50% di Blok Tuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd.

Nanang membeberkan rencana pengembangan Blok Tuna yang dioperatori oleh perusahaan asal Inggris Harbour Energy melalui Premier Oil Tuna B.V. terimbas sanksi Uni Eropa dan pemerintah Inggris. Pasalnya, partner mereka di blok tersebut yakni Zarubezhneft berasal dari Rusia.

Karena itu, Zarubezhneft pun akhirnya memutuskan untuk hengkang dari proyek tersebut. 

Mengingat Harbour Energy telah diwanti-wanti oleh pemerintah setempat untuk tidak bertransaksi apalagi berpartner dengan perusahaan asal Rusia.

Sumber: CNBC