DEMOCRAZY.ID - Pengamat pertambangan sekaligus Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman mengatakan pemberantasan tambang ilegal butuh komitmen nyata pemerintah, terutama presiden. Ia merespons pernyataan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang akan mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menghentikan praktik ilegal, ketika Debat Cawapres 2024 pada Minggu malam, 21 Januari 2024. “Kalau mau berantas tambang ilegal, benahi dulu rahim kekuasaan,” kata Ferdy ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Januari 2024. Pasalnya, Ferdy menduga, pemain tambang ilegal selama ini berkongsi dengan kekuasaan. Mulai dari penguasa lokal hingga aparat keamanan. "Dengan polisi, dengan jenderal, dan kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orangnya," kata dia. Oleh karena itu, menurut dia, pemberantasan harus dimulai dari ketegasan presiden. Ia berujar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) maupun Menteri Energi dan
Gibran Mau Cabut Tambang Ilegal, Pengamat: Benahi Dulu Itu Rahim Kekuasaan!
Januari 22, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengamat pertambangan sekaligus Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman mengatakan pemberantasan tambang ilegal butuh komitmen nyata pemerintah, terutama presiden. Ia merespons pernyataan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang akan mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menghentikan praktik ilegal, ketika Debat Cawapres 2024 pada Minggu malam, 21 Januari 2024. “Kalau mau berantas tambang ilegal, benahi dulu rahim kekuasaan,” kata Ferdy ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Januari 2024. Pasalnya, Ferdy menduga, pemain tambang ilegal selama ini berkongsi dengan kekuasaan. Mulai dari penguasa lokal hingga aparat keamanan. "Dengan polisi, dengan jenderal, dan kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orangnya," kata dia. Oleh karena itu, menurut dia, pemberantasan harus dimulai dari ketegasan presiden. Ia berujar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) maupun Menteri Energi dan