Geger Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Memihak, PDIP: Ambisi Tiga Periode Makin Terlihat!

DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat geger publik lantaran menyebut bahwa seorang presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Namun demikian Jokowi menjelaskan bahwa hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara. 

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024. 

Sontak pernyataan tersebut menuai beragam sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali pihak PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pernyataan tersebutmembuat sentimen negatif di masyarakat. 

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi Tiga Periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis, 25 Januari 2024.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut melanggar etika dalam bernegara. Ia menilai masih ada ambisi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres 2024.

"Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan," katanya.

"Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran," sambungnya.

Kemudian Hasto juga mengungkit, soal tempat kunjungan kerja di kandang partai banteng moncong putih, yaitu di Jawa Tengah.

Hasto menilai pasangan Ganjar-Mahfud ditakuti oleh lawan politiknya.

"Sebab Ganjar Pranowo itu Presiden rakyat, dekat dengan wong cilik, memiliki program  rakyat miskin yang diterima luas, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah ketegasan Prof Mahfud MD. Itulah yang ditakutkan dari Ganjar-Mahfud, sampai lebih sepertiga pengusaha penyumbang perekonomian nasional pun dikerahkan untuk dukung Paslon 02," tuturnya.

Selain itu, Hasto menilai pernyataan Jokowi yang disampaikan di depan Menhan RI, Prabowo Subianto serta jajaran ada maksud tertentu.

TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis.

"Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakini kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi," tandasnya.

Sumber: VIVA